Rekanan Cium Aroma KKN di ULP Jombang dalam Tender Berbagai Proyek
JOMBANG, FaktualNews.co-Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Jombang terus disorot pelaku jasa konstruksi. Kali ini terkait dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejumlah rekanan mencium aroma tak sedap, panitia Kelompok Kerja (Pokja) ULP diduga campur tangan dalam proses tender atau lelang pengadaan Rehabilitasi Puskesmas, Gedung KB, Kantor Kecamatan Jombang, dan RSUD Ploso.
Salah satu kontraktor, inisial WR, yang mengaku pernah dekat dengan pihak ULP membeberkan, kerap terjadi, oknum Pokja ULP Jombang ikut bermain dalam lelang.
“Saya punya kecurigaan, tiap ikut lelang, CV BS, selalu salah dalam penataan adminitrasi. Namun ketika dia mengancam akan somasi ULP, tiba-tiba dimenangkan pada paket tertentu. Saya ingin tahu syarat administrasi CV tadi sempurna atau tidak. Bila perlu dibeberkan supaya fair. Mana administrasi yang dimenangkan dan mana CV yang digugurkan,” ujarnya kepada Kabarjombang, Senin ( 13/7/2020) malam.
Menurutya, untuk pembangunan kantor Kecamatan Jombang yang pemenangnya CV HPS, adalah milik oknum ASN di Jombang. CV itu, sambungnya, pernah ikut lelang di luar kota dan kalah karena standar dokumenya tidak memenuhi syarat.
“Karena RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi) tidak sesuai. Tapi aneh di Jombang malah dimenangkan. Padahal standar dokumen seluruh Indonesia itu sama. Ini perlu dicurigai, ada permainan oknum Pokja ULP. Pasti ada main,” terangnya.
Sedangkan untuk pemenang lelang gedung puskesmas, gedung KB, RSUD Ploso juga perlu dipertanyakan pemenangnya, karena permainannya tidak fair.
Soalnnya, sambungnya, ada keterlibatan oknum pokja berinisial ST. “Makanya dengan kondisi lelang di Jombang yang seperti ini, saya jadi malas ikut. Karena setiap ikut satu lelang, kita tidak sedikit mengeluarkan biaya, paling rendah Rp 3 juta. Namun begitu ikut lelang, penilaiannya asal-asalan,” keluhnya.
Senada dengan itu, seorang kontraktor ternama di Jombang yang meminta namanya disembunyikan mengatakan, awalnya CV yang akan somasi ULP itu ikut bergabung untuk bersama somasi ke ULP. Itu setelah ULP dinilai tidak fair, karena yang dimenangkan ASN dan orang-orang dekat pokja.
“Tapi begitu panitia lelang dengar akan disomasi, diberilah kontraktor yang akan somasi itu paket lelang rehab Puskesmas Tambakrejo. Selanjutnya rekanan berinisial Hr ini diberi proyek rehab kejaksaan dan gedung KB. Kalau yang rekanan inisial Pr diberi rehab Puskemas Peterongan, dan rekanan Hru diberi paket gedung RSUD Ploso,” terangnya.
Sumber ini juga bercerita, tidak lama lagi para oknum panitia pokja akan dipindah tugas, karena persoalan ini sudah sampai di telinga Bupati Mundjidah Wahab.
“Di samping itu, dalam waktu dekat ULP akan dipanggil Komisi C DPRD terkait proses lelang tersebut,” terangnya
Terpisah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Gedung KB, Tri Umbraini, menyatakan, mengenai lelang dirinya tidak tahu apa-apa.
“Itu tugas ULP. Untuk pembangunan gedung KB lelangnya sudah selesai, sudah tanda tangan kontrak dan sudah dikerjakan,” jawabnya singkat.(slamet, beny, syarif, anggit)
