Wali Murid SMKN 3 Jombang Keluhkan Tarikan Bermodus Infak Komite
JOMBANG, FaktualNews.co – Sejumlah wali murid di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Jombang mengeluhkan tarikan sumbangan infak komite sekolah.
Salah satu wali murid berinisial AB mengatakan infak komite ini berjumlah Rp 75 ribu setiap bulan. Namun ia menduga infak komite ini adalah nama lain dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Agar terlihat samar, infak komite ini digabung dengan pembayaran lainnya hingga berjumlah Rp 175 ribu dan namanya berubah jadi iuran komite. Di dalam iuran komite tercantum Rp 75 untuk infak.
Sekolah tidak menggunakan istilah SPP karena Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membuat kebijakan SPP gratis bagi seluruh siswa SMA/SMK Negeri di seluruh Jawa Timur.
“Iuran ini tidak jelas. Saat pertemuan wali murid dulu katanya ini infak komite, tapi di kuitansi tertulis iuran komite. Total Rp 175.000, yang Rp 75 ribu saya lihat di buku bagian pembayaran tertulis untuk SPP. Sisanya buat yang lain,” katanya, Kamis (23/7/2020).
Ia sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan pihak sekolah. Apalagi di tengah kesulitan ekonomi efek Covid-19. Pihak sekolah juga tidak mempertimbangkan selama ini pembelajaran dilakukan secara daring.
“Kita keberatan sebenarnya, ekonomi sedang sulit semua saat ini. Namun, anak saya kan masih kelas X. Jadi ikut saja. Kita kemarin juga bayar seragam Rp 1.825.000. Cari uang sulit sekarang,” tegas AB ditemui di kediamannya.
AB berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghapus praktik akal-akalan SPP dengan modus infak di seluruh SMK di Jawa Timur. Sebagai sekolah negeri, tentu ada dana yang masuk untuk mendukung sekolah tersebut.
“Saat pemerintah menggratiskan SPP SMA-SMK tentu sudah dipikirkan jalan keluarnya terkait ini. Kok masih ada tarikan lagi, berarti ada yang salah. Kita rakyak kecil jangan diakali saja,” imbuhnya.
Wali murid lain berinisial SL menjelaskan, dirinya menolak membayar SPP dengan motif infak komite. Karena ia beralasan aturannya sudah jelas, SPP SMK Jawa Timur gratis.
“Anak saya juga kelas X, hanya bayar seragam saja. Infaknya belum, istri saya larang bayar,” tegasnya.
SL melakukan ini bukan karena ia ingin melawan pihak sekolah, melainkan hanya ingin rakyat kecil tidak dijadikan akal-akalan dan korban kebijakan.
Angka Rp 75 ribu kecil jika dilihat satu orang, tapi jika ratusan siswa yang bayar, jumlahnya bisa jadi puluhan juta rupiah.
“Pihak sekolah tidak terbuka, infak ini buat apa saja tidak jelas. Kan aneh, infak kok setiap bulan. Nilainya ditentukan lagi. Ini sama saja dengan SPP berarti. Ini tidak benar,” tandas SL.
