FaktualNews.co

Kemelut Ponpes di Yayasan Imam Syafi’ie Tulungagung, Ini Saran MUI

Peristiwa     Dibaca : 223 kali Penulis:
Kemelut Ponpes di Yayasan Imam Syafi’ie Tulungagung, Ini Saran MUI
FaktualNews.co/Latif/
Ketua MUI Tulungagung, KH Hadi Muhammad Mahfudz (tengah) saat dijumpai di kantornya.  

TULUNGAGUNG, FaktualNews.co – Pro kontra berkepanjangan terkait pendirian pondok di Yayasan Imam Syafiie Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, antara warga Desa dengan pihak yayasan berdampak sosial bagi warga sekitar.

Menanggapi hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung akan melakukan diskusi bersama dengan ormas Islam untuk mengambil sikap atas kasus tersebut.

Ketua MUI Kabupaten Tulungagung, KH Hadi Muhammad Muhfudz mengatakan, pada awalnya pendirian pondok Imam Syafiie pada 2006 lalu memang tidak ada permasalahan.

“Dalam perkembangannya masyarakat mengamati bagaimana kehidupan di pondok tersebut. Adanya kesan bahwa pondok tersebut tertutup dan beberapa kebiasan yang berbeda dari kebiasaan masyarakat sekitar, menjadi awal munculnya permasalan sosial tersebut,” paparnya, Rabu (29/7/2020).

Gus Hadi sapaan akrab Ketua MUI Tulungagung, mencontohkan perbedaan sikap warga pondok dan warga desa yaitu seperti sikap pondok yang kurang bisa merangkul dan beberapa kebiasaan yang sudah menjadi kearifan lokal seperti, kenduren, ziarah kubur dan lain sebagainya, tuturnya.

“Setiap pendirian pondok atau masjid baik di kota ataupun di desa, tentu akan membawa kedamaian dan ketentraman, tidak menimbulkan gesekan dan gejolak,” jelasnya.

Jika ada suatu kelompok yang mendirikan pondok atau masjid tapi ternyata menimbulkan masalah, maka ini layak untuk dipertanyakan dari berbagai sudut pandang.

Soal teknis, Gus Hadi memaparkan jika ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh pihak pondok seperti legalitas formal.

“Selama ini, pondok Imam Syafi’ie belum memiliki legalitas dari Kemenag dan belum mengantongi IMB,” paparnya.

Sebelum permasalahan di masyarakat selesai. Pihaknya berharap agar IMB jangan dikeluarkan terlebih dahulu.

“Jika nanti dikeluarkan, sedangkan dimasyarakat masih ada permasalahan, maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar,” imhuhnya.

Pihaknya berharap agar pondok atau Yayasan Imam Syafi’ie berkenan untuk mematuhi aturan yang telah dikeluarkan pemerintah.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Nurul Yaqin
Tags
KOMENTAR

YUK BACA

Loading...