Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI (Madura) saat reses bersama ratusan Kepala Desa di Sumenep.
SUMENEP, FaktualNews.co – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI (Madura), MH Said Abdullah menggelar serap aspirasi (Reses) bersama 115 Kepala Desa (kades) di Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu (29/7/2020), di aula de Debaghraf Hotel.
MH Said Abdullah mengatakan, kegiatan ini tidak lain untuk melakukan serap aspirasi bersama Kades terkait situasi dan kondisi desa di masa pandemi Covid-19.
“Kami datang menemui Kepala Desa, ingin tahu aspirasi dan kondisi desa. Karena recofusing Dana Desa juga diarahkan ke BLT, ke masyarakat. Kami ingin tahu bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Dan Alhamdulillah ternyata berdasarkan aspirasi Kades, semua yang dari pusat dilaksanakan,” sebutnya.
Dalam serap aspirasi, lewat politisi senior PDI Perjuangan ini, para kades berharap, realisasi Dana Desa lebih mudah pencairannya, dalam artian tidak terlalu birokratis.
“Ke depan regulasi-regulasi Dana Desa tak terlalu birokratis. Sehingga lebih mudah pencairannya. Itu yang diinginkan kepala desa, artinya mengurangi keruwetan birokrasi desa,” terangnya.
Selain tentang regulasi desa, Ketua Banggar DPR RI ini juga menyampaikan tiga hal. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga kedaulatan pangan. Ke depan, pihaknya menginginkan seluruh kebutuhan anak didik harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Mulai dari seragam hingga buku.
“Kami berharap nantinya, seragam anak didik dijahit sendiri oleh orang tua, selain ukuran seragam sesuai harapan, juga bisa membantu para tukang jahit lokal,” imbuhnya.
Di sektor kesehatan, meski ada BPJS, lanjut Said, ternyata banyak sekali warga yang tak menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kenapa? karena pendataan amburadul. Ke depan diharapkan pendataan dilakukan secara kontinyu dan valid.
“Biar semua warga, khusus yang kurang mampu menikmati program pengentasan kemiskinan dari pemerintah,” jelasnya.
Selain dua hal itu, kedaulatan pangan juga menjadi atensi suami Khalida Ayu Winarti ini,
menurutnya, para petani harus dipastikan hasil panennya dibeli secara layak. Said bercerita, tempo dulu tak ada warga yang kelaparan.
“Sejatinya, pahlawan pangan itu ada di desa. Karena orang tempo dulu tidak membiarkan setiap lahan itu kosong. Bahkan di pekarangan rumahnya ditanam ‘marongghi’. Itulah ketahanan pangan sesungguhnya,” tegasnya.
Selain itu, kata Said, ke depan kalau ada bansos harus beli ke petani. “Jangan beli ke grosir. Beli ke petani. Itu harapan kita,” ujarnya.
Karenanya, Said mengajak seluruh pihak, wabilkhusus para Kades untuk melayani masyarakat secara maksimal. “Mari bersama melayani masyarakat secara maksimal,” ajak Said.
Sementara itu, perwakilan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Miskun Legiyono mengaku senang bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada MH Said Abdullah. Apalagi sekarang, kata Iyon, sapaan akrabnya, MH Said Abdullah menjabat Ketua Banggar DPR RI.
“Kami sudah sampaikan semua keluh kesah Kades kepada Pak Said, termasuk soal regulasi dana desa agar tidak terlalu birokratis. Sehingga pencairannya mudah,” kata Iyon.
