Gus Baiqun saat bersalawat dengan ribuan santrinya
JEMBER, FaktualNews.co – Pasca dimakzulkannya Bupati Jember, Faida melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember. Memantik sejumlah tokoh masyarakat Jember, salah satunya Pimpinan Majelis Sholawat dan Maulid Al Ghofilin KH. Baiquni Purnomo.
Menurut pria yang akrab dipangggil Gus Baiqun ini, kondisi di Kabupaten Jember dari tahun ke tahun selalu mengalami Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran) yang nilainya di atas Rp 500 miliar.
Selain itu terkait komunikasi yang kurang harmonis dengan DPRD Jember, juga berdampak kepada masyarakat Jember. Karenanya, pria yang juga pengasuh Ponpes Al Ghofilin ini, mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi pasca dukungan kepada HMP beberapa waktu lalu.
Dengan menduduki Pendapa Wahyawibawagraha, sebagai simbol tidak berfungsinya pemerintahan Jember. Karena membuat masyarakat Jember banyak yang dirugikan.
Gus Baiqun khawatir, jika ini terus dibiarkan (persoalan yang disulut Bupati Jember), APBD pun akan kembali berpolemik. Apalagi, hingga sekarang tanggal 28 Juli 2020 belum bisa dicairkan. Padahal kurang beberapa bulan lagi berakhirnya tahun 2020.
“Nantinya Silpa di Jember akan lebih besar lagi. Rakyat dirugikan, sehingga kami menuntut pemerintah pusat benar-benar memperhatikan kami nasib masyarakat Jember,” kata Gus Baiqun saat dikonfirmasi FaktualNews.co di Pondok Pesantren Al Ghofilin Lingkungan Kulon Pasar, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Selasa (28/7/2020) malam.
Sehingga pasca pelaksanaan HMP yang dilakukan DPRD Jember, pihaknya mendesak adanya tindakan tegas bagi Bupati Jember itu.
“Kami mendesak Gubernur dan Mendagri untuk segera memberikan sanksi pada bupati. Karena (memang) terbukti bersalah. Bahkan hasil (mediasi yang dilakukan) Inspektorat (Provinsi Jatim), mandegnya pembahasan APBD dan persoalan lainnya dengan DPRD Jember karena kesalahan bupati,” sambung pria yang juga memimpin aksi mendukung HMP, Rabu (22/7/2020) lalu itu.
Lanjut Gus Baiqun, persoalan lain yang dihadapi Jember, juga terkait penilaian audit keuangan yang dilakukan oleh BPK.
“Jember parah, bahkan sampai mendapat predikat Disclaimer. Ini penilaian paling buruk. Karena belum ada kabupatan di Pulau Jawa mulai dari ujung tanah jawa, Banyuwangi sampai Jakarta yang audit keuanganya disclaimer. Ini hal luar biasa sekali. Artinya kualitas bupati bodoh,” tukasnya.
Gus Baiqun menilai, ungkapan rendah tersebut karena tidak ada komunikasi yang terjalin baik antara Bupati Jember sebagai kepala daerah, dengan DPRD Jember.
“DPRD Jember hak-haknya dikebiri. Bahkan fungsi DPRD lembaganya tidak berjalan semestinya. Antara cek and balance tidak jalan di Jember. Bupati maunya sendiri. Sistem yang berjalan ibarat kerajaan. Sehingga kami ingin menuntut tegaknya kebenaran,” tegasnya.
“Jika ini tidak dilakukan adanya sanksi bagi bupati. Jangan salahkan kami, ribuan santri di Jember, melakukan aksi lagi yang lebih besar,” sambungnya.
Bahkan dengan tegas Gus Baiqun akan melakukan aksi yang lebih ekstream dari sebelumnya.
“Kami bahkan bertekad menduduki Pendapa Jember, jika tidak segera memberikan sanksi kepada bupati itu. Sebagai simbol bahwa tidak berfungsinya lagi pemerintahan ini,” tegasnya.
Lebih jauh Gus Baiqun juga mengatakan, terkait aksi yang ikut dilakukannya di DPRD Jember sebagai bentuk dukungan rakyat kepada wakilnya para anggota dewan.
“Kami kembalikan kepada DPRD untuk memasukkan hasil (pembahasan paripurna) HMP kepada MA, dan wewenang mereka. Kami bukan politikus, dan meyakini bahwa DPRD Jember punya perhitungan matang, dan pasti ada strategi dan peluang bagaimana memenangkan perjuangan di MA,” pangkasnya.
