GMNI Mojokerto Desak DPRD Kabupaten dan Kota Menolak Omnibus Law

MOJOKERTO, FaktualNews.co – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mojokerto menggelar audiensi bersama DPRD Kota Mojokerto dan DPRD Kabupaten Mojokerto di Gedung Graha Wicesha Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Kamis (06/08/2020).

Dalam audiensi itu mereka ditemui anggota DPRD Kabupaten Mojokerto yakni Ketua Komisi I, Kusairin, Wakil Ketua Komisi I, Rindahwati, Wakil Ketua Komisi IV, Evi Kusumawati dan Wakil Ketua Komisi IV, Amirudin serta dari DRPD Kota Mojokerto yakni Wakil Ketua DPR Kota Mojokerto, Sony Basuki Rahadjo.

Ketua DPC GMNI Mojokerto, Tiar Geseng Gumilang mengatakan, audensi ini terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus law, PKS dan mineral dan batu bara (Minerba).

“Kami berharap perwakilan kami di Mojokerto bersama-sama berfikir dalam kajian persoalan ini,” katanya.

Ia menilai banyak pasal-pasal yang harus dirubah. dalam pasal-pasal yang ada dalam RUU tersebut, tidak berpihak dengan para pekerja sehingga karena alasan tersebut DPC GMNI mendesak DPRD agar menolak adanya rancangan produk hukum omnibus law.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto, Kusairin berjanji akan menyamapaikan anspirasi rekan-rekan organisasi Mahasiswa dari DPC GMNI Mojokerto kepada pihak yang bersabgkutan.

“Aspirasi rekan-rekan mahasiswa akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Evi Kusumawati menyatakan sepakat menolak bersama mahasiswa GMNI Mojokerto terkait dengan RUU Omnibus Law.

“Namun untuk tuntutan agar disahkan RUU PKS hingga saat ini kami belum bisa memastikan hal itu mengingat masih pro kontra,” tegasnya.

Audiensi tersebut ditutup dengan penandatanganan nota Komitmen Bersama antara Ketua DPC GMNI Mojokerto dan DPRD Kota serta Kabupaten Mojokerto.