Bayar Biaya Secara Reguler, Sertifikat Warga Sempu Banyuwangi Diurus Lewat PTSL
BANYUWANGI, FaktualNews.co-Sejumlah warga Desa/Kecamatan Sempu Banyuwangi menyesalkan pengurusan sertifikat miliknya yang pada 2015 didaftarkan secara reguler, dimasukkan dalam daftar Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2019.
Padahal, mereka sudah membayar sesuai tarif reguler. Sedangkan pada PTSL 2019, hanya membayar Rp 150 ribu.
Sumaji, warga Desa Sempu yang oengurusan sertifikatnya dimasukkan program PTSL menceritakan, awalnya dia mengajukan pengurusan sertifikat tanah secara reguler dengan melunasi biaya Rp 8,4 juta kepada oknum perangkat desa inisial HMS, pada 2015.
Namun, sertifikat yang sudah jadi bukan sertifikat dengan pengurusan secara reguler, melainkan sertifikat yang masuk dalam program PTSL 2019.
Ia bersama warga lainya pun mempertanyakan kelebihan biaya yang sudah diserahkan. Pasalnya, apabila mengurus sertifikat tanah melalui PTSL, biayanya hanya Rp 150.000.
“Seandainya dalam waktu dekat ini sisa uang pengurusan tidak dikembalikan, saya berencana melaporkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib,” terangnya, Kamis (13/8/2020)
Kepala Desa Sempu Nanang Santoso mengaku pengurusan sertifikat reguler tersebut sebelum dirinya menjadi kades. “Makanya saya tidak tahu pasti problem yang sebenarnya,” paparnya.
Menurutnya, jika itu bukan program PTSL, biaya pengurusannya dibicarakan atas kesepakatan dua belah pihak, karena pengurusan reguler melibatkan notaris.
Ia menyatakan menarik biaya besar pada program PTSL tidak dibenarkan.
“Karena hal itu melanggar aturan yang sudah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam PTSL, pendaftar di Desa Sempu 1.400 bidang, dengan verifikasi 1.310 sudah jadi, dan 90 masih dalam proses,” imbuhnya.
