Hentikan Bansos Tahap 3, Nasdem Sebut Pemkot Probolinggo Tak Peka
PROBOLINGGO, FaktualNews.com – Harapan masyarakat Kota Probolinggo, mendapatkan bantuan sosial (Bansos) sembako berupa beras, musnah. Sebab, Pemkot telah menghentikan bansos terdampak Covid-19 tersebut, Agustus 2020 ini.
Atas keputusan itu, Partai Nasdem menyebut, Pemkot Probolinggo tidak peka dengan kondisi warganya. Karena kondisi ekonomi warga saat ini masih belum pulih akibat terdampak pandemic virus Corona. Hal tersebut diungkap, Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD setempat, Sibro Malisi, Kamis (20/8/2020) siang.
Menurutnya, Pemkot harus menggulirkan bansos sembako tersebut sesuai janjinya hingga Desember tahun ini. Masyarakat sedang menunggu bantuan yang telah diterima sebelumnya. Yakni di bulan Juni berupa 10 kilogram beras, berikut mi instan dan minyak goreng. Sedang bulan berikutnya yakni, Juli 15 kilogram beras.
“Untuk Agustus, tidak ada bantuan beras seperti 2 bulan sebelumnya. Ya, karena bantuan tahap ketiga ini sudah dihentikan oleh Pemkot,” ujarnya.
Kepastian tidak dilanjutkannya bansos tersebut, kata Sibro, terungkap saat pembahasan LPP APBD 2019 pekan kemarin. Pria yang pernah berprofesi wartawan itu menanyakan langsung ke Sekda Kota dr Ninik Ira Wibawati. “Saya kaget, dapat jawaban bansos dicancel. Mulai Agutus. Agustus kan warga tidak terma bansos,” katanya.
Sibro menyayangkan. hanya karena pemerintah pusat mengubah struktur tim penanganan Covid-19, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dihentikan. Ia berterus terang, tidak paham dengan alur pemikiran pemkot.
“Ini aneh dan saya rasa pemerintah tidak peka, tanpa ada alasan yang jelas bantuan sosial tiba- tiba tidak direalisasikan,” urainya.
Dijelaskan, kebijakan menghentikan bansos berbanding terbalik dan kontra dengan kebijakan pemerintah pusat. Di saat pemerintah pusat menggenjot seluruh bantuan, termasuk bantuan bagi pekerja sebesar Rp 600 ribu, yang saat ini tengah pendataan. Berikut bantuan tunai langsung Rp 600 ribu bagi warga pra sejahtera, menunggu proses pencairan lewat kantor pos.
“Lha kok justru pemerintah daerah menghentikan bantuannya. Padahal hanya struktur nama saja yang diubah, dari tim penanganan Covid-19 menjadi Tim Pemulihan Ekonomi,” lanjutnya.
Anggota dewan yang juga menjabat Ketua Komisi 2 DPRD itu mengatakan, sejatinya tidak ada alasan yang rasional kalau menghentikan program bansos. Padahal alokasi anggarannya sudah ada yakni, memakai dana tak terduga Rp 70 miliar lebih. Jika bansos ini tetap tidak direalisasikan, akan menimbulkan resistensi dan kegaduhan di masyarakat.
Sebagaimana diketahui lanjut Sibro, bansos pada tahap pertama dan kedua diberikan kepada kepala keluarga (KK) yang tidak tercover bantuan pemerintah pusat, yang jumlahnya ribuan. Sementara menurutnya, bulan (Agustus) ini bantuan dari pemerintah pusat akan digulirkan termasuk pencairan tahap 3 bantuan uang tunai Rp 600 yang diterima lewat kantor pos.
“Nanti ada warga yang menerima bantuan, ada yang tidak menerima. Padahal kalau bicara dampak, semua sektor dan unit usaha terdmapak,” katanya.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah terketuk hatinya dan membuka diri serta peka terhadap kondisi warga. Sehingga kran bansos yang sempat dicancel dibuka kembali.
“Pandemi Covid-19 belum usai. Masyarakat tengah menunggu bansos. Kami berharap pemkot mengubah kebijakannya dengan tetap merealisaisikan bansos sembako tahap tiga,” harapnya.
