Rencana Pengadaan 11 Ambulans di Kota Probolinggo, Jadi Pertanyaan Kalangan Dewan
PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Pengadaan 11 ambulans menjadi pertanyaan sejumlah Fraksi saat sidang Paripurna DPRD Kota Probolinggo, Rabu (23/9/2020) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka meminta Pemkot tidak perlu mengadakan ambulans lagi. Sebab, 18 bulan ambulans yang dibeli sebelumnya, tidak efelktif.
Pernyataan tersebut disampaikan Heri Poniman, juru bicara Partai Gerindra saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD 2020. Partai yang diketuai Aminuddin itu, mempertanyakan pengadaan 11 ambulans untuk 11 kelurahan yang masih belum mendapat jatah ambulans.
Sebelumnya, Pemkot sudah membeli 18 ambulans yang disebar di 18 kelurahan. Partai Gerinda mempertanyakan alasan Pemkot membeli lagi 11 ambulans. Apakah hanya memenuhi visi dan misi Wali Kota atau memang dibutuhkan.
“Kenapa mau membeli 11 lagi. Padahal 18 ambulans yang sudah ada, tidak efektif,” katanya.
Dikatakan, masyarakat tidak banyak yang memanfaatkan ambulans tersebut. Selain itu, ada ambulans yang belum memiliki sopir khusus atau kekurangan sopir. Tak hanya itu, dari 18 ambulans, hanya beberapa yang dilengkapi dengan tenaga medis dan garasi.
“Yang ada saja masih kekurangan sopir, medis dan garasi. Kok ini malah mau nambah,” katanya.
Partai yang memiliki 3 kursi di DPRD kota setempat ini juga mempertanyakan Pembangunan rumah sakit baru yang anggarannya cukup besar yang diproyeksikan rumah sakit kelas atau tipe B. Padahal, Pemkot sudah memiliki RSUD dr Mohamad Selah.
“Bagaimana nasib ke depan RSUD dr Mohamad Saleh apakah naik kelas atau turun kelas menjadi rumah sakit tipe C,” tandasnya.
Gerindra juga menilai pelayanan RSUD dr Mohamad Saleh belakangan dinilai bertambah buruk Apakah kondisi seperti itu ada kaitannya dengan pembangunan rumah sakit baru. Sehingga tidak ada semangat atau good will untuk mempebaiki pelayanan terhadap masyarakat.
“Ada pasien BPJS dirawat 2 hari dan diminta pindah ke ruang isolasi. Padahal saat rapid test non reaktif. Jika tidak mau dipindah diminta pulang dan BPJS tidak berlaku,” ujar Poniman memberi contoh.
Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Golkar dengan Juru Bicara (Jubir) Masda Putri Amalia. Soal ambulans, partai berlambang pohon beringin ini meminta Pemkot untuk menata kembali keberadaan ambulans, status sopir serta anggaran pemeliharaan serta daya dukung lainnya, agar menjadi efektif .
“Kami memandang 18 ambulan tahap pertama perlu ditata kebutuhannya, sebelum membeli 11 ambulans lagi,” ujarnya .
Partai Golkar juga mempertanyakan alokasi anggaran sebesar Rp59,9 miliar. Dana sebesar itu untu membiayai 4 program uang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan seperti, kondisi sekolah atau dunia pendidikan yang normal. Padahal saat ini belajar-mengajar berlangsung di rumah.
“Apakah Pemkot tidak membuat program subsidi untuk meringankan anak didik. Mohon penjelasannya,” pinta Masda.
Partai yang diketuai Fernada Zulkarnain ini juga meminta penjelasan soal pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum seperti jalan. Mengingat, selama pandemi Covid-19, banyak jalan yang dibiarkan rusak tidak segera diperbaiki, sehingga membahayakan pengendara.
“Sejauh mana program pemeliharaan infra struktur akan dilaksanakan pada perubahan APBD 2020. Sedang waktunya terbatas atau pendek,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga meminta penjelasan soal bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19. Ternyata, Pemkot ingkar janji. Bantuan yang dijanjikan hingga Desember 2020 ternyata Agustus hingga Desember dihentikan. Padahal bantuan sembako tersebut dibutuhkan masyarakat dalam kondisi Covid-19 seperti ini.
“Kami meminta penjelasan, mengapa bantuan itu dihentikan,” pungkasnya.
