Tunjangan Minim, Abpednas Minta Pemkab Jombang Tak Tutup Mata
JOMBANG, Faktualnews.co – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Jombang, meminta pemerintah daerah menaikkan tunjangan anggota BPD. Lantaran, besaran tunjangan anggota legislatif tingkat desa saat ini dianggap masih sangat minim.
“Kami minta kepada Pemkab Jombang agar mulai tahun anggaran 2021 tunjangan BPD ini dinaikkan,” kata Ketua DPC Abpednas (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional ) Kabupaten Jombang, Abdul Wakhid, saat pelantik Pengurus Anak Cabang (PAC) Abpednas Megaluh, Selasa (13/10/2020).
Selama ini besaran tunjangan BPD di Kabupaten Jombang sebesar Rp 200 ribu. Nilai itu untuk posisi ketua. Sedangkan untuk wakil Ketua dan sekretaris tunjanganya sebesar Rp 175 ribu dan Rp 150 ribu untuk anggota.
“Kami berharap Pemkab Jombang bisa lebih memperhatikan tunjangan BPD, misalkan dari Rp 200 ribu naik menjadi Rp 400 ribu itu untuk ketua, harapan kami Perbupnya di pertimbangkan, ini kan masih digodok, jadi masih ada waktu,” tegas dia.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Jombang, Sumrambah mengakui bahwa nilai tunjangan BPD ini sangat kecil.
Namun, menurutnya Pemkab Jombang tidak bisa serta merta menaikkan besaran tunjangan BPD tanpa mempertimbangkan sektor lain yang bersinggungan.
“Nanti kita akan sesuaikan dengan APBD dulu, kalau ada kelebihan pasti disesuaikan dan ditambah oleh ibu bupati,” tutur Sumrambah.
DUKUNG PEMBANGUNAN DESA
Sementara, Ketua PAC BPD Abpednas Megaluh, Supadi berharap, selama masa bakti 7 tahun kedepan (2019-2025), PAC Abpednas Megaluh akan mendukung kemajuan dan pembangunan desa di wilayah setempat.
Pria yang akrab disapa Donking ini juga berharap ada bimbingan dan arahan dari ketua Dewan Pimpinan Cabang Abpednas setempat.
“Terimakasih kami cukup bangga, mulai pengurus dari Turipinggir sampai Kedungrejo akan memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya, dengan kebanggaan Abpednas ini. Tapi kami minim pengalaman, jadi mohon bimbingan,” pungkasnya.
