Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim Absul Malik
SURABAYA, FaktualNews.co-Dana hibah Kampung Tangguh Pemkot Surabaya kepada seluruh RW se-Surabaya mendapat sorotan.
Wakil Ketua DPD Gerinda Jatim Abdul Malik mewanti-wanti agar seluruh Ketua RW berhati-hati jika tidak ingin terjerat hukum.
“Menurut saya, Pemkot Surabaya memberikan dana hibah kampung tangguh itu sangat terlambat sekali. Dimana kondisi Pendemi COVID-19 ini sudah menurun,” ujar Abdul Malik, Sabtu (17/10/2020).
Malik justru mempertanyakan alasan Pemkot Surabaya mengapa baru saat ini dana kampung tangguh diberikan. “Seharusnya Pemkot Surabaya membuat program kampung tangguh ini dari dulu. Kalau sekarang sudah terlambat,” tegasnya.
Ia menduga pemberian dana hibah kampung tangguh Rp 5 juta per-RW ini bisa juga untuk tujuan politik.
“Kalau saya lihat, ini termasuk program salah satu calon wali kota. Karena itu kalau sekarang (dana dikucurkan), waktunya sudah tidak pas,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jatim ini.
Malik juga sempat disambati oleh Ketua RW di kampungnya perihal dana hibah kampung tangguh.
“Saya juga barusan ditelpon oleh RW saya. Dia tidak mau menerima karena bebannya terlalu banyak. Dia juga bilang, kenapa kok baru sekarang (dana hibah kampung tangguh) diberikan, pas waktu mendekati pemilihan wali kota,” ucap Malik.
Selain itu, lanjutnya, dana hibah kampung tangguh ini juga bisa membahayakan bagi RW-RW yang menerimanya.
“Membahayakan karena harus ada pertanggungjawaban atas dana yang diterima. Kalau dana sudah diterima dan tidak dilaksanakan, bisa kena pidana korupsi,” ungkap Malik.
Malik mewanti-wanti agar seluruh RW di Surabaya berhati-hati dalam menerima dana hibah kampung tangguh.
“Saya kira Pemkot Surabaya jangan sampai mengorbankan warganya. Alangkah baiknya pemkot yang membelanjakan dananya, kemudian baru dibagikan untuk kampung tangguh. Biar itu menjadi tanggung jawab Pemkot,” paparnya.
Ia meminta kepada seluruh pasangan calon wali kota agar tidak mendompleng kepada kerja keras yang sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya.
“Kalau seperti ini, takutnya nanti kelihatan tidak netral,” pungkasnya.
