Aktivis Pamekasan saat melakukan demonstrasi ke kantor BPBD Pamekasan, Selasa (20/10/2020).
PAMEKASAN, FaktualNews.co – Pengadaan tandon yang menelan anggaran Rp 4 Miliar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, jadi sorotan aktivis karena diduga menjadi ajang korupsi.
“Biaya pengadaan tendon sangat tidak rasional dan terkesan mark up anggaran yang dilakukan oleh BPBD,” teriak Umar Faruk, saat unjuk rasa di depan kantor BPBD Pamekasan, Selasa (20/10/2020).
BPBD melakukan pengadaan tandon sebanyak 1550 unit dengan harga satu unit tandon sebesar Rp 2.600.000 dengan ukuran 700 mili liter.
Umar menyebut harga tersebut terlalu mahal dengan kondisi harga satuan yang cukup mahal dibaidai harga pasaran.
“Tidak masuk akal jika satu tandon dianggarkan dua juta enam ratus. Padahal harga pasaran tidak sampai segitu,” lanjutnya.
Diketahui, tandon air tersebut dibagikan ke masjid dan pondok pesantren (ponpes) yang ada di Bumi Gerbang Salam dalam rangka menanggulangi Covid-19.
Selain itu, Umar menyebut sebanyak 15 yang menjadi pihak ketiga dianggap CV siluman dan bagian bagi-bagi kue dana anggaran refocusing Covid-19.
Sementara itu, sekretaris BPBD Pamekasan, Ismail mengatakan bahwa pihaknya mengaku tidak tau detail terkait relokasi anggaran pengadaan tersebut.
Ia melanjutkan, yang tau detail dan paham merupakan kepala BPBD Akmalul Firdaus yang sekaligus menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan itu.
“Saya Kurang tau detailnya. Pimpinan yang tau dan sekarang pimpinan tidak ada lokasi ada acara di daerah Pantura,” pungkas Ismail.
