Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya pada tahun 1951 (Foto: Dok. Tropenmuseum)
FaktualNews.co – Jawa Timur, merupakan salah satu dari delapan provinsi paling awal di Indonesia. Provinsi lainnya adalah Sumatra, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.
Gubernur pertama provinsi Jawa Timur adalah Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo atau yang dikenal Gubernur Soerjo.
Jatim berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 km. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 km, namun di bagian timur lebih sempit hingga sekitar 60 km.
Jatim telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya sisa-sisa dari fosil Pithecanthropus Mojokertensis di Kepuhlagen, Mojokerto; Pithecanthropus erectus di Trinil, Ngawi; dan Homo Wajakensis di Wajak, Tulungagung.
Kehidupan manusia sebagai masyarakat baru muncul sekitar abad 8, yaitu, dengan ditemukannya prasasti Dinoyo di daerah Malang. Prasasti yang bertahun 760 M ini menceritakan peristiwa politik dan kebudayaan di Kerajaan Dinoyo, seperti dilansir dari jatimprov.go.id.
Pada abad 10, Jawa Timur menapaki fase baru. Jatim yang semula merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah, kemudian mendapatkan momentum sebagai pusat kekuasaan berbagai kerajaan, seperti Medang (937-1017), Daha-Janggala (1080-1222), Singasari (1222-1292) dan Majapahit (1293 -1527).
Dalam hal ini, Mpu Sendok (927-947) adalah tokoh paling berjasa yang berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur. Struktur pemerintahannya secara hierarkhis terdiri dari Pemerintah Pusat (Kraton), Watek (Daerah) dan Wanua (Desa). Struktur ini terus bertahan sampai abad XIII zaman Singasari.
Pada abad 13 terjadi perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia di Jawa Timur, ditandai dengan munculnya sebuah struktur baru dalam pemerintahan, yaitu Nagara (Provinsi). Berdasarkan Prasasti Mulamalurung (1255) dari masa Wisnu Wardhana yang juga bergelar Sminingrat menyatakan bahwa struktur pemerintahan Singasari dari Pusat (Kraton), Nagara (Provinsi), Watek (Kabupaten) dan Wanua (Desa).
Pada masa Kerajaan Majapahit, susunan itu mendapatkan berbagai penyempurnaan, terdiri dari Bhumi (Pusat/Kraton), Negara (Provinsi/Bhatara), Watek/Wisaya (Kabupaten/Tumenggung), Lurah/Kuwu (Kademangan), Thani/Wanua (Desa/Petinggi) dan paling bawah Kabuyutan (Dusun/Rama).
Struktur kenegaraan Majapahit (1294-1527) justru berkembang secara ketat pada masa Mataram (1582 -1755). Wilayah Mataram dibagi secara konsentris terdiri dari Kuthagara/Nagara (Pusat/Kraton), Negaragung/Negaraagung (Provinsi Dalam), Mancanegara (Provinsi luar), Kabupaten dan Desa.
Secara etimologis, sebutan Jawa Timur pada zaman Mataram Islam muncul dengan nama Bang Wetan, dengan wilayah meliputi seluruh Pesisir Wetan dan Mancanagara Wetan (pedalaman Jawa Timur).
Selanjutnya setelah huru-hara Cina di Kartasura tahun 1743, seluruh wilayah pesisir utara Jawa dan seluruh Pulau Madura jatuh ke tangan Kompeni, sedang daerah Mataram tinggal wilayah pedalaman Jawa (Mancanagara Wetan-Mancanagara Kulon). Dengan berakhirnya Perang Dipanegara tahun 1830, seluruh Jawa Timur (BangWetan) dapat dikuasai Pemerintah Hindia Belanda.
Dari tahun 1830-1928/1929, Belanda menjalankan pemerintahan dengan hubungan langsung Pemerintah Pusat VOC di Batavia dengan para Bupati yang berada di wilayah kekuasaanya.
Pemerintah Hindia Belanda yang sejak awal abad 20 menerapkan politik imperialisme modern melakukan intensifikasi pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Provincient van Oost Java ) pada tahun 1929, dengan struktur pemerintahan, wilayah dan birokrasi tidak jauh berbeda seperti yang ada sekarang. Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) seperti daerah lain, Jawa Timur diletakkan dibawah pendudukan militer Jepang.
Setelah Kemerdekaan. Indonesia terbagi menjadi 8 Provinsi, dan Jatim termasuk salah satu provinsi tersebut. Gubernur pertama Jatim adalah R. Soerjo, yang juga dikenal sebagai pahlawan nasional.
Tanggal 20 Februari 1948 di Madura dibentuk Negara Madura, dan tanggal 26 November 1948 dibentuk Negara Jatim yang kemudian menjadi salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat.
Negara Jatim dibubarkan, dan bergabung ke dalam Republik Indonesia tanggal 25 Februari 1950, dan tanggal 7 Maret 1950 Negara Madura memberikan pernyataan serupa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, dibentuk Provinsi Jatim.
