Ketua KPU Banyuwangi Dwi anggaraeni Rahman.
BANYUWANGI, FaktualNews.co – Dalam rangka mencegah munculnya klaster persebaran baru Covid-19 dalam Pilkada Banyuwangi 9 Desember mendatang, KPU Banyuwangi berencana menggelar rapid test untuk semua petugas di seluruh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).
Data KPU Banyuwangi, ada sekitar 33 ribu petugas KPPS yang tersebar di 3.745. Sementara anggaran yang disiapkan untuk keperluan tersebut kurang lebih Rp 4 miliar.
Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraini Rahman mengatakan, ada sekitar 33 ribu petugas KPPS dan Linmas akan menjalani rapid test sebelum pelaksanaan Pilkada Banyuwangi yang akan di gelar pada 9 Desember 2020 mendatang.
“Rapid test KPPS dan Linmas sekitar 33 ribu (penyelenggara) yang tersebar 3.745 TPS,” ungkapnya, Kamis (29/10/2020).
Menurutnya, dasar penggunaan rapid test ini ketika hasil pengumuman diterimanya sebagai anggota KPPS dan Linmas yang ditetapkan oleh KPU.
“Jadi landasannya adalah SK (surat keputusan). Kalau sudah keluar kami akan melakukan rapid test. Rencana dilakukan akhir bulan November sekitar tanggal 25-26,” ujarnya.
Dwi menyebutkan, jika dihitung sekali rapid test menghabiskan maksimal Rp 150 ribu rupiah. Maka total Rp 4 miliar itu akan dialokasikan untuk 33 ribu petugas.
“Untuk anggaran rapid test ini kita difasilitasi oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” katanya.
Dalam penyelenggaraan rapid test nantinya, KPU sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Namun dari Dinas Kesehatan sendiri belum bisa memfasilitasi rapid.
“Dinas kesehatan hanya memberikan rekomendasi 33 fasilitas kesehatan untuk diajak kerjasama, melakukan rapid test,” tuturnya.
Ia melanjutkan untuk teknis rapid test bagi KPPS dan Linmas yang terpilih nantinya, tidak akan dilakukan dalam satu titik.
“Karena jumlahnya banyak. Dengan jumlah banyak dalam satu titik pasti akan mengumpulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Kemungkinan nanti akan disebar paling tidak di desa-desa,” ungkapnya.
Dwi melanjutkan, sementara rapid test untuk PPK dan PPS dapat dimungkinkan juga ada. “Kemungkinan nanti ada untuk PPK dan PPS, cuman belum dijadwalkan, sementara ini kami hanya konsentrasi terkait rapid untuk KPPS dulu,” tandasnya.
