Waket Komisi IV DPR RI Hasan saat berkunjung ke tempat pelelangan ikan atau tempat pendaratan ikan Probolinggo.
PROBOLINGGO, FaktualNews.co-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta memberikan kuota khusus bagi putra-putri nelayan untuk kuliah di Poltek (Politeknik) milik KKP.
Selain diberi kuota, anak-anak nelayan diminta agar digratiskan dalam hal biaya pendidikan, sekaligus biaya asrama.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua komisi IV DPR RI Hasan saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kota Probolinggo, Rabu (18/11/2020) pukul 15.00.
Tak hanya itu, politikus Partai NasDem tersebut juga meminta KKP membantu permodalan para nelayan dengan bunga ringan.
Sebab selama ini, nelayan tercekik riba, sehingga kehidupannya dari dulu hingga sekarang tetap miskin. Mereka dipermainkan oleh
tengkulak yang memberi pinjaman dengan bunga mencekik.
Bahkan harga yang didapat, dibeli dengan harga murah alias seenaknya.
“Junglok, Seglejung mole telok, begitu istilahnya. Pinjam satu ikat harus mengembalikan tiga ikat,” ujar Hasan.
Terkait permintaan kuota khusus, gratis biaya sekolah dan asrama bagi putra-putri nelayan tersebut, menurut Hasan, bertujuan agar kelak anak-anak nelayan tidak mendapat stempel SDM rendah (bodoh) terus-terusan.
“Selama ini anak-anak nelayan dicap tidak pernah sekolah dan SDM rendah. Kami ingin stempel itu hilang,” katanya.
Agar mereka menjadi manusia pinter yang meneruskan usaha orang tuanya, yakni menjadi nelayan professional. Hasan berkeinginan, putra-putri nelayan, tetap jadi nelayan meneruskan usaha orang tuanya.
Karena terbukti, nelayan dan petani menjadi pahlawan di masa pendemi covid-19. “Nelayan dan petani pejuang ekonomi. Mereka tidak terdampak Ccovid-19,” tandasnya.
Bupati Probolinggo dua periode ini berterus terang, baru mendengar, kalau KKP memiliki 2 Poltek, di Sidoarjo dan Jakarta. Hasan mendengar soal poltek setelah menjadi wakil ketua komisi IV.
Sementara itu Dirjen Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan pada KKP, TB Hairu Wahayu yang ikut dalam rombongan mengatakan, meski PPP Mayangan, milik provinsi, namun kementeriannya tetap membantu, terutama soal kemudahan perizinan.
Karena 284 kapal di atas 30 GT yang bersandar di PPP Mayangan berada di bawah pengawasan kementeriannya.
