FaktualNews.co

Dua Pejabat Kunci Tak Hadir, Pembahasan APBD Jember ‘Ambyar’

Parlemen     Dibaca : 646 kali Penulis:
Dua Pejabat Kunci Tak Hadir, Pembahasan APBD Jember ‘Ambyar’
FaktualNews.co/Muhammad Hatta
Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim saat dikonfirmasi di kantornya.

JEMBER, FaktualNews.co – Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menduga ada upaya pembangkangan dari oknum pejabat Pemkab Jember terkait penyelesaian pembahasan APBD Jember 2020 dan 2021.

Hal itu dia katakan menyusul tidak hadirnya dua pejabat ‘kunci’ di Pemkab Jember dalam rapat bersama Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemkab Jember Senin (23/11/2020) kemarin.

“Dari laporan teman-teman (Badan Anggaran) Kepala Bappekab sedang isolasi mandiri, dan Kepala BPKAD juga sama, karena ada saudaranya yang positif Covid-19,” kata Halim, Selasa (24/11/2020).

Halim mengatakan, dia menduga ketidakhadiran dua pejabat itu sebagai upaya pembangkangan. “Sehingga secara tidak langsung, dengan ketidakhadiran mereka ini, menghambat pembahasan APBD 2020 dan 2021,” katanya.

Halim juga menjelaskan, dengan ketidakhadiran Kepala Bappekab dan Kepala BPKAD tersebut, pembahasan anggaran menjadi terkendala soal data.

“Karena data yang dibutuhkan untuk menyusun KUA-PPAS dan Raperda APBD dipegang oleh Kepala Bappekab. Termasuk juga data penggunaan anggaran yang sudah ada sejauh ini, sudah terpakai berapa, banyak semua dipegang oleh Kepala Bappekab dan Kepala BPKAD itu,” ungkap Halim.

Lebih jauh Halim menyebut gagalnya rapat antara Tim Anggaran Pemkab Jember dan Badan Anggaran DPRD itu sebagai dampak pengembalian SOTK 2016. “Yang merasa tidak terima dengan adanya pengembalian SOTK 2016 beberapa hari lalu itu,” tukasnya.

Untuk menindaklanjuti penganggaran tersebut, lanjut Halim, DPRD Jember pun akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Dengan harapan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memediasi. Karena jika tidak segara diselesaikan, pembangkangan oleh oknum pejabat ini berdampak pada masyarakat Jember secara luas,” ungkapnya.

“Bahkan Jember bisa-bisa berpotensi tidak memiliki Perda APBD lagi,” sambungnya.

Halim juga menambahkan, sejatinya hingga saat ini Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief masih memiliki komitmen dan semangat yang sama dengan DPRD.

“Untuk segera membahas Perda APBD. Tapi kendalanya ya ada hambatan dari kepala Bappekab dan BPKAD ini,” pangaksnya.

 

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Muhammad Sholeh