Susi Pudjiastuti dan Edhy Prabowo
SURABAYA, FaktualNews.co-Aliansi Petani Indonesia (API) Jawa Timur turut bersuara atas penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK, lantaran diduga terlibat suap ekspor benur, Rabu (25/11/2020) dini hari tadi.
Sugiono, selaku Sekretaris Daerah API Jawa Timur pun mengapresiasi atas penangkapan itu. Menurut dia, tindakan KPK yang berani menangkap menteri karena terindikasi korupsi, merupakan langkah yang sangat bagus.
“Kalau ada menteri yang tertangkap karena korupsi, ya baguslah. Kan korupsi,” ujarnya kepada media ini.
Sugiono menambahkan, Edhy Prabowo selama ini dikenal sebagai sosok menteri yang kurang bersahabat dimata para petani tambak. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama menjabat tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kaum bawah.
Hal tersebut berbeda dengan pendahulunya, tak lain ialah Menteri Susi Pudjiastuti yang dianggap selalu membela kepentingan petani tambak.
“Kalau menurut saya, menteri sebelumnya (Susi Pudjiastuti) dibandingkan dengan menteri sekarang (Edhy Prabowo) ya bagus sebelumnya, kebijakan-kebijakannya ke bawah. Yang sekarang itu (kebijakannya) tidak pernah tersosialisasi,” papar dia.
Ia pun mencontohkan dengan kasus yang dihadapi para petani tambak di Kabupaten Lamongan belakangan ini.
Di mana dirinya menganggap, kasus terjadi akibat kurangnya sosialisasi dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap para petani tambak atas aturan hukum mengenai perizinan tambak.
“Harusnya sebelum diterapkan, disosialisasikan ke para petani tambak apakah kebijakan itu bisa diterima para petambak apa nggak. Nggak langsung main tangkap begitu kayak di Lamongan,” lanjutnya.
Meski tidak secara langsung bersangkutan dengan kepemimpinan Edhy Prabowo, namun setidaknya menurut Sugiono, institusi KKP di daerah seharusnya aktif mensosialisasikan apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh Menteri Susi Pudjiastuti, waktu itu.
“Di situ kan ada Peraturan Menteri, yang ndak sinkron dengan KKP di bawah (daerah). Ketika pihak kepolisian main tangkap para petani tambak, pihak KKP nggak bisa ngapa-ngapain. Harusnya KKP kan melindungi para petani tambak,” tambah Sugiono.
Kasus petani tambak yang disebut Sugiono terjadi pada awal Juli 2020, lalu.
Tiga petani tambak asal Desa Labuhan Kecamatan Brondong, Lamongan, mendapat panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana perikanan oleh penyidik Subdit Tipidter Polda Jatim. Ketiganya, Masud, Muntaha dan Rifai.
Kendati sebagai saksi, para petani tambak merasa terkejut atas pemanggilan ini. Mereka kemudian meminta bantuan API untuk mendampingi selama berperkara. Dan dikabarkan, saat ini kasus dihentikan sementara.
Mewakili suara petani tambak di Jawa Timur, Sugiono berharap, Menteri KKP yang menggantikan Edhy Prabowo apabila diberhentikan Presiden Jokowi nantinya, bisa seperti Menteri Susi Pudjiastuti.
“Kami berharap menterinya itu bisa lebih baik, sinkron dan berkomunikasi dengan yang di bawah. Sehingga petani tambak ketika berusaha tidak rugi, tidak dikriminalisasi. Tapi mendapat perlindungan dan bahkan mendapat pemberdayaan dari program-program petani dari KKP itu bisa turun ke rakyat. Kayak Menteri Susi, dan kalau bisa lebih bagus lagi,” pungkas dia.
