BHS Diskusi Pengelolaan Lingkungan di Sidoarjo, Begini Respons Para Milenial
SIDOARJO, FaktualNews.co-Calon bupati Bambang Haryo Soekartono (BHS) menggelar acara diskusi bertajuk Pengelolaan Lingkungan bersama pemuda milenial peduli lingkungan, Senin (30/11/2020).
Pembahasan terkait lingkungan ini merupakan salah satu program Bambang Haryo Soekartono dan Taufiqulbar. Oleh karena itu, para pemuda yang hadir berharap kepada BHS untuk komitmen menjadi program prioritas.
“Program-progam BHS – Taufiqulbar sudah kami baca. Saya lihat, 12 program itu luar biasa. Salah satunya tentang lingkungan. Mudah-mudahan komitmen dan menjadi program prioritas, bukan hanya saat nyalon saja, tapi juga ketika terpilih nanti,” kata Ebi, mahasiswa yang ikut pertemuan tersebut.
Dalam diskusi itu, banyak yang mempertanyakan terkait penanganan dan pengelolaan sampah, begitu juga sulitnya mendapatkan air bersih khususnya di wilayah porong.
“Di Porong, air sekarang keruh. Jangankan untuk minum, mandi saja tidak layak. Selain itu, di beberapa tempat juga banyak sampah dibuang sembarangan. Bagaimana komitmen BHS tentang ini?” tanya Rizal, pemuda asal Porong.
Hal lain, dia juga menanyakan komitmen BHS terhadap Lumpur Lapindo. Karena sebagai warga terdampak, Rizal tidak setuju tempat itu jadi area wisata.
Sementara menurut Septa Resistor, ketua Psycho Nature Indonesia, juga elemen pemuda yang ikut dalam pertemuan ini, berharap bisa mengikat komitmen BHS dalam penanganan lingkungan.
“Pak BHS memang lebih awal menyampaikan program-programnya tentang lingkungan. Juga sudah spesifik,” kata Septa.
Pihaknya berharap, siapapun yang terpilih jadi Bupati Sidoarjo bisa memprioritaskan lingkungan. Bisa memilah mana kegiatan yang mengeksploitasi lingkungan dan mana yang pemberdayaan sumber daya alam.
Sementara itu, Bambang Haryo merasa terkesan dengan para pemuda yang hadir dalam diskusi itu. Dia mengapresiasi pemahaman dan kepedulian mereka terhadap lingkungan di Kabupaten Sidoarjo.
“Tentang lumpur misalnya, mereka tidak setuju jadi tempat wisata. Dan itu sama dengan pandangan kami, sejak awal juga tidak menginginkan itu karena di sana masih berstatus daerah bencana. Semburan masih terjadi,” ujar BHS.
Harusnya, kata dia, pemerintah menyiapkan standarisasi pengamanan. Dengan libatkan Basarnas, BNPB, dan sebagainya, karena ini menjadi wewenang pemerintah pusat.
BHS juga menilai harus ada mitigasi bencana, evakuasi plan, serta early warning sistem. “Di sana sejauh ini aman, jangan khawatir. Tapi tetap saja kewaspadaan harus ada sebagai bentuk antisipasi,” urainya.
Tentang sampah, BHS bahkan sudah punya banyak program. Mulai dari pembuatan TPST di setiap kecamatan, meningkatkan kesadaran warga untuk tidak buang sampah sembarangan, penguatan teknologi di TPA dan sebagainya.
“Sampah juga bisa jadi peluang. Kita olah, dengan konsep yang bagus, karena sampah juga bisa bermanfaat jika dikelola dengan baik,” sambungnya.
BHS juga memaparkan program seputar penanganan sungai, pantai, laut, mangrove, dan sebagainya sebagai upaya pelestarian lingkungan.
“Intinya, berbagai sisi harus dijaga agar lingkungan tetap lestari. Dan persoalan lingkungan itu memang luas. Ada di darat, air, serta udara. Semua harus menjadi perhatian,” pungkasnya.
