Papan pekerjaan sayap dan rehab jembatan sungai Desa Sengon, Jombang.
JOMBANG, FaktualNews.co – Jembatan antar lingkungan di Dusun Ngesong Desa Sengon Kecamatan/Kabupaten Jombang yang terputus akibat tanahnya amblas tergerus arus pada Jumat (4/12/2020) pagi, bukan proyek Dana Desa.
Kepala Desa Sengon Totok Soetjahjo mengatakan, jembatan yang dibangun pada tahun 1965 itu murni swadaya masyarakat.
Sama sekali berbeda dengan sayap jembatan yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019 lalu.
Pernyataan Totok Soetjahjo itu sekaligus mengklarifikasi berita sebelumnya yang menyebut yang putus itu baru diperbaiki satu tahun yang lalu.
Totok mengakui jalan yang amblas persis dibagian ujung timur jembatan itu merupakan jalan lingkungan yang menjadi tanggung jawab desa.
“Pemda benar, tapi ada tipe jalan, jalan lingkungan, jalan pertolongan dan jalan desa. Nah yang ambrol ini jalan lingkungan memang kewenangan desa, cuma ini bencana alam. Pemkab harus cover, apalagi Dana Desa semua sekarang tidak boleh untuk fisik, tapi untuk penanganan covid-19,” terangnya, Sabtu (5/12/2020).
“Jadi sayap jembatan itu plengsengan bukan pondasi jembatan, itu yang tidak ambrol. Kalau jembatan murni swadaya masyarakat tahun 1965,” imbuhnya.
Data yang dihimpun di lapangan, ada satu prasarti di tembok jembatan dan satu papan proyek yang terpampang di sisi sungai. Prasarti itu tertulis pekerjaan sayap jembatan menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2019 senilai Rp 166 juta.
Sementara pada papan proyek, tertulis dua pekerjaan yang disebutkan dalam program penggunaan anggaran dana desa tersebut. Yakni pekerjaan sayap jembatan dan rehab jembatan sungai Desa Sengon.
Menurut Totok Soetjahjo, 25 persen total anggaran memang dipakai untuk penguatan tiang penyangga tengah jembatan tersebut. Selebihnya, yang paling banyak adalah pembangunan sayap atau plengsengan.
“Jangan mencari kesalahan, beritanya itu bisa mengakibatkan apa saja. seakan-akan kualitas bangunannya buruk, saya yang bertanggung jawab. Tapi ini bencana alam, sebaik apapun digilas air itu pasti amblas,” tegas dia.
“Iya menang yang sayap jembatan itu 75 persen, dan yang 25 persen itu untuk penguatan tanggul tengah di cor ulang karena kondisinya agak retak, bukan yang timur yang ambrol itu. Yang banyak itu sayap jembatan,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas PU Perumahan dan Permukian Jombang, Syaiful Anwar sempat meninjau dan melakukan pendataan lokasi amblasnya jembatan.
Dia menjelaskan, bahwa jembatan tersebut adalah jembatan jalan lingkungan sehingga menjadi kewenangan desa, bukan kewenangan Dinas PUPR maupun Dinas Perkim.
Namun, dia memastikan bahwa Pemkab tidak akan tutup mata melihat insiden tersebut.
“Dalam waktu dekat, akan ditindaklanjuti penanganan darurat oleh BPBD (bahan material) dan akan dibantu oleh masyarakat desa setempat. Sesuai hasil rapat kami hari ini yang dihadiri oleh kepala BPBD, Sekretaris BPKAD, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Kabag Hukum, perwakilan Bappeda, sekcam jombang,” terangnya.
Mengenai rehab jembatan itu, kata Syaiful, akan dianggarkan melalui mekanisme Bantuan Keuangan (BK) desa paling cepat pada P-APBD 2021. Sebab, APBD reguler 2021 sudah dalam tahap verifikasi provinsi sehingga tidak bisa dirubah.
“Karena wilayah urusannya kewenangan desa,” pungkasnya.
