Agar Truk Sampah Tetap Bisa Beroperasi, Sopir dan Tukang Gerobak di Jember Urunan

JEMBER, FaktualNews.co – Puluhan sopir truk sampah di Jember mogok beroperasi karena tidak adanya anggaran pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), Senin (4/1/2021).

Para sopir memarkir truk sampah terparkir di depan Kantor Pemkab Jember dan depan Pendapa Wahyaibawagraha, Kecamatan Patrang.

Agar sopir harus urunan dengan tukang sampah gerobak agar kendaraan pengangkut sampah masih bisa beroperasi. Terkait urunan perawatan truk sampah agar tetap beroperasi, terjadi sejak tahun 2017.

Padahal terkait anggaran untuk perawatan truk sampah itu, sering kali diajukan lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember. Tapi yang dirasakan hanya jawaban tidak ada anggaran dari DLH.

Salah seorang sopir truk sampah Jawad Hariyanto mengungkapkan, terkait perawatan truk sampah yang dilakukan swadaya bersama dengan tukang sampah gerobak. Dilakukan olehnya sejak tahun 2017 lalu.

“Jadi kita dibantu (urunan biaya untuk perawaran truk sampah) oleh petugas sampah gerobak itu, karena kan mereka ambil di perumahan-perumahan (dapat uang dari warga). Kan mereka juga kesulitan jika tidak bisa membuang sampahnya kalau armada kami tidak bisa berjalan,” kata Jawad saat dikonfirmasi di Kantor DLH Jember Kecamatan Arjasa, Senin (4/1/2021).

Untuk biaya perawatan truk sampah itu, kata Jawad, dibantu terkait kebutuhan BBM solar sampai pengadaan ban kendaraan.

“Kita dibantu itu (perawatan beli oli mesin, servis, dan kebutuhan ban truk), kaitannya mencari dana talangan itu. Entah pinjam kemana. Agar truk sampah ini tetap bisa beroperasi,” ungkapnya.

Jawad mengungkapkan, pihaknya berharap agar tidak ada lagi upaya swadaya untuk mencari anggaran talangan.

“Karena kita juga petugas sampah gerobak itu, malu. Masak harus inisiatif cari talangan sendiri. Cuman gara-gara tersendatnya anggaran. Baik untuk perawatan truk dan BBMnya itu,” ujarnya.

Diakui oleh Jawad Pemkab Jember memang akhirnya menganggarkan untuk BBM truk sampah.

“Tapi ya gitu tersendat-sendat karena cairnya anggaran itu tidak sesuai jadwal semestinya. Harusnya tanggal 1 jadi tanggal 5. Itu kita kesusahan. Untuk Bulan Desember memang cair, tapi juga tersendat-sendat, cairnya (anggaran) terlambat. Sehingga inisiatif dari tukang sampah gerobak untuk membantu kami dengan urunan,” terangnya.

Terkait uang talangan yang dicari, dikala cairnya anggaran dari Pemkab Jember. Digunakan untuk menggantinya.

“Ya kita (sopir truk sampah) mengembalikan uang bantuan urunan dari tukang sampah gerobak. Bahkan kadang kita nikmati bersama, kaitannya untuk beli rokok. Karena bersyukur cair,” ucap pria yang sudah berstatus PNS sebagai Sopir Truk Sampah di DLH Jember itu.

Jawad juga menambahkan, karena anggaran untuk perawatan truk sampah tidak ada. Terpaksa dengan kemampuan bersama dengan tukang sampah gerobak, hanya membeli ban truk bekas.

“Kita beli yang vulkanisir, bagaimana lagi. Kondisi inipun sejak tahun 2017 itu. Tidak ada anggaran (jawaban dari DLH). Padahal ada 10 unit (truk sampah) yang butuh perawatan. Solusinya ya kita (sopir truk sampah) dengan tukang sampah gerobak itu saling bantu,” tandasnya.

Terkait aksi parkir puluhan truk sampah di depan Kantor Pemkab Jember dan depan Pendapa Wahyawibawagraha,

“Kami naruh truk disana nunggu kepastian BBM yang bulan Januari. Misalnya, ada BBM kapapanpun kami para sopir siap angkut sampahnya. Kalau harus ngutang-ngutang lagi kami enggak sanggup. Ditambah honor pun tidak ada,” ujar pria yang mengaku honornya para sopir truk sampah di bulan ini juga belum dicairkan oleh Pemkab Jember khususnya tenaga honorer.

Menanggapi ini, Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto menyayangkan kondisi yang diungkapkan DLH Jember.

Alasannya, pengangkutan sampah merupakan rutinitas pelayanan kepada masyarakat, maka seharusnya jadi prioritas.

Kenyataan bahwa para sopir yang menalangi biaya BBM, sedangkan Pemkab Jember malah lambat mencairkan anggaran sangat tidak bisa dibenarkan. David menganggap pemerintah lalai dan cenderung mengabaikan kepentingan umum.

“Sopir-sopir sampai memarkir truk sampah itu sebagai bentuk isyarat bahwa mereka tidak dibiayai sehingga truk tidak bisa jalan. Pemkab Jember sangat naif sekali,” katanya, usai mendengar keluhan dari para sopir.

David bisa memahami perasaan para sopir yang tidak tahan jika harus berhutang lagi untuk operasional bulan Januari 2021. Sebab, mereka sebelumnya telah melakoni upaya dengan cara berhutang BBM selama bulan November dan Desember 2020 lalu dan ganti uangnya diperoleh baru-baru ini.

“Kalau disampaikan Pemkab ada pengembalian yang tahun 2020, itu sudah terlambat. Yang harusnya dibayar diawal, tapi sampai para driver nyari utangan agar kendaraan bisa jalan. Bupati Jember yang hari ini masih dijabat oleh Bu Faida mestinya malu,” tukasnya.

Rata-rata dalam sehari terdapat sekitar 200 ton sampah yang harus diangkut ke tempat pembuangan akhir. Adapun kebutuhan BBM dan operasional truk sampah bisa mencapai Rp300-400 juta dalam sebulan.

Juru Bicara Pemkab Jember yang juga Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Gatot Triyono menjelaskan telah dilakukan pencairan anggaran BBM truk sampah untuk tanggungan akhir bulan November dan sebulan penuh bagi keperluan Desember 2020 dengan nominal Rp 394 juta.

“Operasional truk sampah sudah dicairkan, bukti SPJ-nya ada 12 kali pencairan di bulan Desember dan 2 kali pencairan di bulan November,” jelasnya.

Gatot pun menjanjikan ketersediaan anggaran BBM truk sampah untuk Januari 2021.