Demo Soal Banjir Lamongan Tak Ditemui Bupati, Massa ‘Segel’ Kantor Pemkab
LAMONGAN, FaktualNews.co – Penerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) selama 14 hari di Kabupaten Lamongan tak menghalangi mahasiswa dan warga menggelar unjuk rasa terkait penanganan banjir, Selasa (13/1/2021).
Massa gabungan warga terdampak banjir Bengawan Jero dan aktivis mahasiswa PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Lamongan tersebut memprotes Pemerintah Daerah (Pemda) Lamongan yang dinilai tidak serius dalam menangani Banjir.
Dalam aksinya mereka membawa beragam poster denga beragam tulisan dengan nada protes. Misalnya, ‘Masyarakat Sudah Capek Kebanjiran, masyarakat Bengawan Jero Menggugat Pemda Lamongan Akibat Banjir’, ‘Kartu merah Pemkab Lamongan dalam atasi banjir’, ‘Binggung sendiri punya pemerintah tidak becus’ dan ‘Birokrasi banjir penghargaan rakyat banjir penderitaan.’
Aksi massa korban banjir lintasan sungai Bengawan Jero diawali di gedung DPRD Lamongan.
“Kami datang kesini ingin menyuarakan pendapat dimuka umum, terkait dengan bencana banjir bengawan jero yang mana pada janjinya Bupati Fadeli saat dilantik menjadi Bupati Lamongan bahwa banjir akan ditangani dengan serius sehingga masyarakat tidak terbebani oleh bencana banjir yang setiap tahun terjadi,” kata Falachudin, Ketua PC PMII Lamongan, Rabu (13/1/2021).
Lebih jauh, Falachudin mengaku saat ini masyarakat di lintasan sungai bengawan jero banyak yang sakit akibat banjir, akan tetapi Pemda Lamongan tidak ada yang perduli atau menyumbang masyarakat terdampak banjir.
“Apalagi saat ini terjadi pandemi Covid 19 dan berdampak pada ekonomi masyarakat kecil sehingga masyarakat lintasan sungai bengawan jero tidak bisa beli obat, karena banjir melumpuhkan aktivitas, transportasi dan mengancam gagal panen ikan,” ujar Korlap aksi korban banjir bengawan jero.
Disaat menemui aksi warga korban banjir ketua DPRD, Abdul Ghofur meminta agar peserta aksi tetap mematuhi protokoler kesehatan Covid 19 karena saat ini sedang dalam PPKM.
“Banjir yang terjadi adalah bencana, dan saya katakan bahwa Pemda Lamongan tidak diam, saat ini sudah dilakukan penelitian untuk kroscek dimana letak pemicu banjir, dimana letak ketinggian debit air yang mengakibatkan luberan ke pemukuman warga dan tanggul mana yang jebol, nantinya akan dilakukan perbaikan,” kata Ghofur.
Sementara itu, Jufri, Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemda Lamongan menjelaskan. Pompa penyedot air sudah ada dan sudah dioperasionalkan namun yang menjadi masalah debit air sangat tinggi.
Karena itu, lanjut dia, pompa tidak mampu menyedot air dari kali Bengawan Jero saat hujan intensitas tinggi. Selain itu, juga karena terjadi kiriman air dari wilayah Lamongan selatan.
“Kami telah mengajukan anggaran untuk menambah pompa air serta membuat sudetan air yang mengalir ke bengawan jero ke kali induk sungai bengawan solo, anggaran yang kami ajukan sebanyak Rp. 24 miliar,” jelas Jufri.
Tak puas dengan jawaban yang diberikan saat aksi di gedung wakil rakyat Lamongan, massa beralih mendatangi kantor Pemda Lamongan.
Di depan Pemda korlap aksi Febri berorasi menyampaikan 2 tuntutannya, jangka pendek dan jangka panjang.
“Jangka pendeknya kami meminta bantuan terhadap masyarakat terdampak baik matriil dan non materiil, optimalisasi pompa dan Pintu Air, Ganti rugi petambak dalam bentuk asuransi dan ibuatkannya posko diwilayah terdampak,” kata Febri.
Untuk tuntutan jangka panjang, Febri menambahkan, ada peninggian bahu jalan dalam naungan daerah Lamongan dan Provinsi, optimalisasi sistem pengoprasian waduk, rawa dan sungai di wilayah terdampak, serta merealisasi satgas banjir yang telah dibentuk.
Aksi massa di depan kantor Pemda Lamongan tersebut ditemui Asisten 1 Nalikan. Massa aksi menolak dan bersikukuh minta ditemui oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekda.
Merasa tidak ditemui akhirnya massa membentangkan spanduk di gapura pintu masuk Pemda bertuliskan ‘Kantor Ini Disegel Oleh Rakyat Yang Terendam Banjir’. Setelah itu mereka membubarkan diri.
