Sekda Situbondo Syaifullah.
SITUBONDO, FaktualNews.co-Sejumlah pejabat pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Situbondo diperiksa oleh penyidik Polda Jatim. Diduga hal itu terkait korupsi berjamaah yang dilakukan sejumlah oknum pejabat tersebut.
Pemeriksaan para pejabat Pemkab Situbondo itu dugaan dalam kaitan korupsi makanan dan minuman (mamin) petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada pemilihan gubernur (Pilgub) tahun 2018 lalu.
Pemeriksaan dilakukan tertutup di salah satu ruangan kantor Satpol PP Situbondo. Pejabat-pejabat yang diduga terlibat diperiksa secara intensif. Termasuk anggota tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Satpol PP tahun anggaran 2018, Hidayat Sumantri.
Hanya saja, Hidayat Sumantri tidak memberikan banyak komentar saat ditemui di kantornya. Namun dia mengakui ada pemanggilan dari Polda Jatim.
“Silakan untuk lengkapnya tanya ke Ketua PPHP-nya. Kalau saya statusnya hanya anggota. Saya tidak bisa berkomentar banyak,” jelasnya.
Kasatpol PP Situbondo, Abdur Rasyid, dihubungi melalui ponselnya membenarkan jika sejumlah anggotanya diperiksa penyidik Polda Jatim. Namun dirinya tidak mengetahui materi pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polda Jatim.
“Diakui memang sebagian anggotanya diperksa penyidik Polda Jatim,” kata Abdur Rasyid, saat dihubungi melalui ponselnya, Senin (8/2/2021).
Sedangkan, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Situbondo, Syaifullah mengaku tidak tahu secara pasti terkait kasus dugaan korupsi mamin untuk linmas pada Pilgub 2018.
“Namun berdasarkan informasi yang saya terima, sejumlah camat dimintai tolong oleh pihak CV untuk memasak makanan linmas. Mereka pun melaksanakan hal tersebut. Makanan kemudian diserahkan kepada petugas catering,” jelasnya.
Syafullah mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah makanan tersebut sampai kepada linmas atau tidak. “Tapi katanya sampai. Cuma harganya berapa per makanan dan seperti apa, saya tidak tahu,” pungkas pria yang juga Sekdakab Situbondo itu.
Sekadar diketahui, pagu anggaran pengadaan mamin untuk linmas pada Pilgub tahun 2018 di atas Rp 1 miliar. Sementara nilai kontraknya sekitar Rp 400 juta. Ada dugaan kuat terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran tersebut.
