Bupati Sumenep Sindir BUMD Pengelola Transportasi Laut yang Kerap Merugi
SUMENEP, FaktualNews.co – Bupati Sumenep, A Busyro Karim, secara halus melayangkan sindiran dugaan ketidakberesan pengelolaan transportasi laut yang ditangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Sumekar.
Hal itu disampaikan orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep, sebagai autokritik bagi perbaikan sistem ke depan, saat kala menghadiri launching e-tiket sebagai formulasi baru dalam menyajikan transparansi pengelolaan jasa transportasi laut milik daerah tersebut, Kamis (11/2/2021).
Menurut Bupati A Busyro Karim, tujuan didirikannya PT Sumekar Line (saat ini berubah jadi PT Sumekar), pada April 2003 silam, adalah guna menghadirkan peningkatan pelayanan khususnya untuk masyarakat kepulauan.
Namun dari tahun ke tahun, kenang mantan ketua DPRD dua periode tersebut, pengelola transportasi laut pernah tersandung persoalan hokum. Bahkan laporan terus merugi dari waktu ke waktu.
“Siapapun bisa melihat bagaimana perjalanannya. Ada persoalan hukum, termasuk setiap hendak beroperasi selalu minta uang solar kepada pemerintah. Itu berulang-ulang. Katanya rugi tapi kok berangkat lagi, selalu begitu,” sindirnya.
Bahkan, indikasi ketidakberesan soal dobel pembukuan pengeluaran dan pemasukan juga masuk dalam poin sorotan suami Nurfitriana ini.
“Indikasi lain, meski tidak ada bukti kongkret, tapi kuat sekali ada pembukuan itu ada dua. Ada buku pembukuan sendiri, dan buku untuk keluar,” sebutnya.
Hal itu, menurutnya, tidak boleh terjadi lagi. Para pemangku kebijakan di PT Sumekar, pinta bupati, harus mampu belajar dari masa lalu. Pengelolaan KMP DBS (Dharma Bahari Sumekar) harus transparan.
“Ke depan harus profesional dalam mengelola PD Sumekar. Kalau tidak profesional saya ganti, saya tidak segan-segan dari dulu, karena tuntutannya memang harus seperti itu,” imbuhnya.
Sudah 18 tahun PT Sumekar berdiri, jadi usia sematang ini harus sudah mulai berbenah dengan bekerja secara profesional.
“Usia 18 tahun sudah cukup untuk menjadi dewasa, belajar dari pengalaman sebelumnya. Itu yang harus dilakukan pejabat di lingkungan PT Sumekar maupun PD Sumekar, tidak boleh macem-macem, apalagi menentang aturan yang ada, jangan! Itu pesan saya,” tegasnya.
Lewat e-tiket ini, akan menjadikan pengelolaan DBS semakin transparan, sehingga tidak akan ada lagi penumpang gelap dan upaya nakal menyelundupkan penumpang.
“Dengan pola baru ini, maka akan benar-benar sesuai data dan apa adanya, tidak akan ada lagi yang bisa bermain. Yang terdata di manifes berapa, ya itu riilnya kalau menggunakan e-tiket. Barang jumlahnya berapa pasti akan ketahuan, siapa yang tidak bayar pun akan ketahuan lewat aplikasi ini,” tegasnya.
“Tapi kadang bukan hanya penumpang gelap, ini justru penumpang terang (jelas ada penumpang) tapi digelapkan. Ini yang tidak boleh, harus diakhiri. Kapal berangkat kerja itu pasti untung, tidak mungkin rugi, jika tidak untung tidak akan sampai 18 tahun beroperasi,” imbuhnya.
Direktur PT Sumekar, Syaiful Bahri menyampaikan, hadirnya layanan e-tiket diharapkan mampu mengurangi kebocoran penumpang gelap, peredaran uang palsu dan hal-hal negatif lainnya.
“E-tiket ini bertujuan menekan kebocoran, adanya penumpang gelap dan lain sebagainya. e-tiket ini nantinya bisa diunduh dan dipesan langsung dari rumah calon penumpang,” sebutnya.
Bagi yang belum melek teknologi, lanjut mantan Kepala Disperindag Sumenep ini, sudah disiapkan tim di lapangan untuk membantu calon penumpang.
“Bagi yang belum bisa mengoperasikan android, kami juga siapkan tim di lapangan untuk membantu, tapi jangan berharap ada transaksi tunai, semua akan dilayani secara non tunai. Ini cara kami menghadirkan transparansi khususnya soal keuangan,” terangnya.
