631 Pejabat Pemkab Jember Dimutasi dan Di-Plt, Upaya Kebut Pembahasan APBD 2021
JEMBER, FaktualNews.co-Bupati Jember Hendy Siswanto melantik 631 pejabat eselon 2, 3, dan 4 di Lingkungan Pemkab Jember. Mereka pejabat yang dimutasi dan yang diberi jabatan pelaksana tugas (Plt). Upaya itu dilakukan Hendy dengan dalih guna mengebut pembahasan APBD 2021.
Pelantikan jabatan dilakukan secara daring. Namun untuk yang hadir langsung di lokasi acara, diikuti pejabat eselon 2 dan sebagian eselon 3, Dilaksanakan di lantai 2 Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat (12/3/2021).
Pantauan di lokasi acara, Bupati Hendy didampingi Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman hadir langsung dalam acara tersebut.
Usai melantik para pejabat itu, Bupati Hendy Siswanto mengatakan, mutasi besar-besaran itu dilakukan tepat pada hari aktif ke-12 menjabat Bupati Jember.
Kebijakan itu dilakukan sebagai langkah untuk mempercepat pembahasan APBD 2021 bersama DPRD Jember.
“Besok Sabtu, mereka sudah harus membahas APBD di sini (Pemkab Jember). Minggu sudah harus selesai. Lalu Senin pagi kita serahkan ke DPRD Jember untuk di bahas bersama,” kata Hendy saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai melakukan pelantikan.
Hendy menjelaskan, mutasi dan penetapan pejabat Plt tersebut dilakukan dengan mengacu pada Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) 2021. Yakni KSOTK yang sebelumnya dibuat oleh Bupati Faida pada Januari 2021.
“Jadi izin (dari gubernur) sudah keluar, kan sudah sejak Januari (izinnya) ada. Cuma ada yang dobel-dobel, itu sudah selesai direvisi,” ujar Hendy.
Sesuai aturan, seluruh pejabat yang berstatus sebagai Plt hanya bersifat sementara.
“Tidak sampai 3 bulan kok. Nanti kita minta izin ke Mendagri, kalau memang sesuai, akan kita definitifkan,” tutur Hendy.
Hendy menambahkan, penetapan seluruh pejabat sebagai Plt itu. Menjadi cara bagi dirinya, untuk menyusun birokrasi yang definitif.
“Akan ada penilaian kinerja selama 3 bulan, sesuai visi misi yang kita bawa. Tolak ukurnya adalah profesionalisme dan loyalitas. Untuk pejabat eselon 2, nanti akan ada assesment khusus,” ucapnya.
Dengan perombakan birokrasi tersebut, Hendy optimis target APBD 2021 dapat disahkan pada akhir Maret 2021 ini.
“Wajib itu. Tadi juga saya minta kepada teman-teman OPD (pejabat Organisasi Perangkat Daerah) agar kalau diundang DPRD, hadir saja. Konsultasi dan diskusi,” ujarnya.
