FaktualNews.co

Soal Impor Beras, Waket DPR Gobel: Perlu Ditinjau dari Hulu ke Hilir

Ekonomi     Dibaca : 77 kali Penulis:
Soal Impor Beras, Waket DPR Gobel: Perlu Ditinjau dari Hulu ke Hilir
FaktualNews.co/hatta
Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmad Gobel saat memberikan pidato sambutan

JEMBER, FaktualNews.co-Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmad Gobel menolak impor beras yang direncanakan pemerintah RI.

“Tapi akan lebih bijak dipahami dari hulu sampai hilirnya. Kalau ditanya setuju, kita (DPR RI) tidak setuju. Tapi kita cari penyelesaiannya agar tuntas,” kata Rachmad Gobel dikonfirmasi sejumlah wartawan saat di Pendapa Wahyawibawagraha, Jember, Kamis (18/3/2021).

Ucapan KFM
iklan Walikota Pasuruan
iklan RSUD Mojokerto
iklan satlantas jember
iklan-hari-kartini-jember
iklan Ucapan Jember HIPMI
iklan Ucapan Jember BPJS
iklan Ucapan Jember Demokrat
iklan Ucapan Jember

Menurutnya, pembahasan dari hulu ke hilir itu, untuk memilah persoalan apa saja yang berdampak bagi pertanian lokal. Juga jika pun harus ditolak, juga ada solusi untuk penolakan yang dilakukan.

“Makanya kita pilah persoalannya dari hulu ke hilir. Kalau kita impor dulu mungkin. Masalah kelangkaan ini karena kebutuhan pangan dan situasi saat ini Covid-19. Jadi pemerintah harus hati-hati,” ujarnya.

Menurut legislator dari Nasdem ini, rencana pemerintah mengimpor beras. Bukan hanya persoalan yang terjadi saat ini.

“Impor beras bukan masalah sekarang, (tapi) masalah bersama dari waktu ke waktu. Masalah beras jadi masalah politik besar. Kita tidak punya data yang jelas, bahkan perdagangan, BPS, dan juga pertanian yang gak jelas. Salah satunya juga adanya persoalan pertanian juga diawali dari soal bibit dan pupuk,” ujarnya mengakui.

Dengan peliknya saat mengamini keputusan pemerintah yang harus melakukan impor beras itu.

Bahkan terkait kemampuan penyediaan beras yang dihasilkan di Jember. “Untuk Jember saya tanya satu hektar berapa ton? (Kata Bupati Jember) 5 ton. Itu kan dengan (pupuk) subsidi. Kalau saya di Gorontalo, pupuknya tidak subsidi,” katanya.

Nah dengan persoalan penggunaan pupuk bersubsidi, menurutnya salah satu contoh, dari hal yang dipilah dan dipilih, yang kemudian pentingnya mengambil keputusan untuk melakukan impor beras.

“Nah itu yang kita pikirkan ke depan, sehingga petani dapat manfaat yang lebih baik. Kita pun juga harus bicara total soal pertanian ini. Potretnya bagaimana,” tukasnya.

Terkait persoalan impor beras, menurut Gobel, tidak hanya persoalan di wilayah Kementan (Kementerian Pertanian).

“Ada BUMN dan Kementerian lain. Apalagi soal distribusinya ada di provinsi dan di pemerintah kita. Jadi kita masih selesaikan ini (pertimbangan soal keputusan haruskah melakukan impor beras),” tegasnya.

“Target kita (DPR RI), juga dibahas bersama dengan menteri pertanian, menteri BUMN, menteri industri, menteri keuangan dan menteri BUMN itu, kita undang untuk bahas agar jangan sampai ada kejadian (kesalahan) yang berulang-ulang,” sambungnya.

Perlu diketahui, terkait rencana impor bwras yang akan dilakukan Pemerintah RI. Pernah mendapat kritik serius dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember.

Para petani di Jember yang tergabung dalam HKTI itu, meminta keadilan dan koreksi ulang. Terkait kebijakan pemerintah yang akan melakukan Impor beras sebanyak kurang lebih 1 Juta Ton.

Pasalnya dalam kondisi saat ini, di Jember sedang panen raya. Dengan adanya impor beras, dikhawatirkan merugikan petani.

Ketua HKTI Jember Jumantoro mengatakan, dengan rencana pemerintah untuk impor beras 1 Juta Ton. Jelas-jelas membuat petani tidak nyaman.

Menurut Jumantoro, dengan kondisi tidak nyaman yang dirasakan petani itu. HKTI menilai, jika pemerintah bermaksud untuk merugikan petani lokal.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Sutono

YUK BACA

Loading...