FaktualNews.co

Kepala OPD di Jember Di-Plt, PDIP Tarik Diri dari Pembahasan APBD 2021

Peristiwa     Dibaca : 126 kali Penulis:
Kepala OPD di Jember Di-Plt, PDIP Tarik Diri dari Pembahasan APBD 2021
FaktualNews.co/hatta
Konferensi Pers DPC PDI Perjuangan mengkritisi kebijakan Bupati Hendy yang mendemisionerkan seluruh Kepala OPD di Pemkab Jember

JEMBER, FaktualNews.co-DPC PDI Perjuangan Jember menginstruksikan anggota legislatif di DPRD setempat untuk menarik diri dari pembahasan APBD 2021, menyusul langkah Bupati Hendy Siswanto yang mendemisionerkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Wakil Ketua DPC PDIP Bidang Pemenangan, Widarto, langkah bupati dalam pembahasan APBD Jember 2021 dengan menunjuk seluruh Plt Kepala OPD akan menjadi blunder.

“Langkah mengangkat semua pejabat sebagai Plt untuk mempercepat proses penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Jember tahun 2021 justru menjadi blunder. Bukan mempercepat, tetapi justru menimbulkan masalah baru,” kata Widarto saat Konferensi Pers di Kantor DPC PDI Perjuangan, Jumat (19/3/2021).

Karena dengan penunjukkan Plt itu, kata Widarto, maka kepala OPD itu tidak bisa mengambil kebijakan yang bersifat strategis. Sehingga berdampak pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

Kata Widarto, hal itu berdasarkan UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Pasal 34 , serta Surat Edaran BKN Nomor 1/SE/I/2021.

“Kami mengartikan, seluruh pembahasan APBD 2021 itu adalah kebijakan strategis,” katanya

Dengan kondisi saat ini, menurutnya, malah menyebabkan seluruh tahapan pembahasan APBD, mulai dari Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD), sampai RAPBD disusun berdasarkan usulan dari masing-masing OPD yang dipimpin oleh seorang Plt kepala OPD.

“Sedangkan pelaksana tugas itu hanya melaksanakan mandat. Kami sudah mensimulasikan, tidak mungkin kalau kewenangannya plt Kepala OPD mau diambil alih oleh pemberi kewenangan. Apakah bupati mau ikut rapat pembahasan di semua komisi yang ada di DPRD? Itu makan waktu berbulan-bulan, tidak mungkin,” ungkapnya.

Dengan pertimbangan legalitas itu, sambung Widarto, DPC PDI Perjuangan Jember melalui 7 anggotanya di DPRD Jember, menyatakan akan menarik diri dari seluruh proses pembahasan APBD 2021 dengan eksekutif.

Namun sebagai tawaran solusi, PDIP menyarankan agar Bupati Hendy berkonsultasi dengan Mendagri, terkait legalitas Plt itu dalam pembahasan APBD Jember.

“Kalau Mendagri sudah memberikan surat persetujuan konsultasi hukum (terkait langkah yang dilakukan bupati), kami akan tunduk dan patuh. Tetapi kalau belum ada itu, jangan ditarik Fraksi PDIP untuk melanggar UU,” tegasnya.

PDI Perjuangan, ucapnya, merupakan pemilik kursi terbesar kedua di DPRD Jember. Terlebih lagi, sejak awal dan pernah disampaikan, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang sudah tegas mendeklarasikan diri sebagai oposisi terhadap Bupati Hendy.

“Tetapi jangan diartikan, langkah kami ini menghambat. Kami berkomitmen mendukung percepatan pembahasan APBD 2021, karena rakyat sudah menunggu. Tetapi kami ingin semuanya sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tandasnya.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Sutono