APTI Jatim Minta Pemerintah Optimalkan Alokasi DBHCHT Untuk Petani
JOMBANG, FaktualNews.co – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Timur berharap pemerintah mengoptimalkan penggunaan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau).
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD APTI Jawa Timur, K. Mudi, dalam Musyawarah Derah (Musda) ke-3 Jatim yang digelar di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Sabtu (10/4/2021).
K. Mudi menjelaskan, sesuai aturan, ada 15 persen DBHCHT yang dipatok untuk peningkatan kualitas bahan baku.
Menurutnya, jika anggaran itu benar-benar dialokasikan sesuai ketentuan, maka dipastikan kualitas tembakau petani di Jatim akan meningkat. Dengan demikian, akan juga meningkatkan nilai tawar dan hasil produksi tembakau.
“Sudah jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, 15 persen untuk peningkatan kualitas tembakau, terus terang saya memelototi penggunaan DBHCHT di Jatim hitung-hitungannya hampir 600 miliar rupiah untuk Propinsi Jatim (dari 1,9 triliun), 15 persenya 85 miliar untuk peningkatan kualitas bahan baku,” terangnya.
K. Mudi menjelaskan, 60 persen produksi tembakau nasional di topang oleh Jawa Timur. Total luasan lahannya mencapai 60 – 90 ribu hektar dengan jumlah 3 juta petani.
Hanya saja, setiap kali panen raya para petani selalu mengalami kesulitan menjual hasil panen mereka. Bahkan, dalam hal ini pemerintah dinilai hampir tidak memberikan perhatian atau pengawasan apapun.
“Selama ini petani tembakau ini bagaikan anak dilepas dari induknya uangnya diambil tapi pemerintah kurang perhatian,” ungkapnya.
“Contoh di Lumajang ada 2 vendor besar yang meninggalkan pola kemintraan, ini juga menjadi PR kita, bagaimana agar vendor-vendor ini kembali ke kabupaten,” tandasnya.
Sementara, Ketua DPN APTI, Soeseno meminta agar jajaran pengurus APTI bekerja lebih giat dan bersemangat, memperkuat organisasi dan memperkuat sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Saya berharap, pengurus yang baru semakin baik dan solid. Organisasi ini perlu diperkuat oleh kepengurusan yang produktif dan berkesinambungan sehingga akan ada regenerasi dan sekaligus mewarisi kultur pertembakauan di Indonesia,” katanya.
Suseno menuturkan, situasi pertembakauan sepanjang 2020 dalam kondisi yang berat dan dibutuhkan peran pemerintah agar sektor ini bisa terus tumbuh. Selain itu, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani harus terus didorong implementasinya.
Program petani tembakau bisa dirumuskan dengan pemanfaatan dana DBHCTC. “Mari kita berkomunikasi dengan pemerintah dan legilslatif agar dana DBHCTC bisa dipergunakan secara maksimal untuk mendukung program APTI,” ujar Soeseno.
Buati Jombang, Mundjidah Wahab memastikan, akan memberikan pendampingan terhadap petani khususnya di Jombang. Salah satunya dengan pemberian bantuan pupuk dan alat pertanian.
“Jombang sendiri ada enam Kecamatan, mulai dari Ploso, Kabuh, Ngusikan, Plandaan, Kudu dan Bareng, kami siap memberikan pendampingan untuk para petani,” pungkas Bupati.
