Soal NISN Ganda di Surabaya, Ortu Datangi Dispendik Minta Pertanggungjawaban
SURABAYA, FaktualNews.co-Terancam anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah di SMAN/SMKN gegara Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)-nya ganda, Miko Shaleh, seorang orang tua (ortu) murid, kembali mendatangi Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Senin (31/5/5/2021).
Kedatangannya ke Dispendik untuk meminta kejelasan terkait anaknya yang hingga kini belum mendapatkan sekolah.
Miko Shaleh menyebutkan, hari ini ingin meminta kejelasan terkait dengan anaknya. Karena sampai sekarang, anaknya belum ada kejelasan masuk ke SMAN mana.
“Saya sudah memilih tiga SMAN yang dekat dengan rumah saya, SMAN 10, 16 dan 4. Karena sesuai zonasi, tiga sekolah ini yang memang dekat dengan rumah,” jelas Miko Shaleh, Senin (31/5/2021) siang.
Lanjut Miko, pada hari Sabtu (29/5/2021) lalu dirinya juga sudah mendatangi Dispendik Kota Surabaya, dan pihak dispendik sudah memberi PIN bagi anaknya untuk mendaftar sekolah.
“Meski anak saya sudah dapatkan PIN yang diberikan Dispendik Surabaya, tetapi anak saya tidak diberi NISN-nya. Saya khawatir ini hanya menyenangkan hati saya dan anak saya,” lanjut dia.
“Saya menduga, ada kejahatan pendidikan di Surabaya. Kalau seperti ini anak saya yang dirugikan dengan tidak baiknya sistem pendidikan di Surabaya,” geram dia, usai keluar dari Dispendik Surabaya.
Baktiono, Anggota DPRD Kota Surabaya melalui sambungan seluler menyebutkan, semua anak di Surabaya harus bersekolah. Jika ada kasus yang menimpa pelajar di Surabaya seperti dialami Vico, anak Miko Shaleh, Dispendik Surabaya harus bertanggungjawab.
“Tidak boleh ada anak Surabaya tidak sekolah, semua harus sekolah. Jika ada permasalahan seperti yang dialami Vico, Dispendik Surabaya yang bertanggung jawab penuh atas peristiwa ini,” ucap dia.
Baktiono menyesalkan nasib yang dialami pelajar di Surabaya. Ini harus mendapatkan solusi serta jawaban yang jelas agar bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
“Bagaimana bisa, NISN siswa ini beda antara yang tertulis di rapor dan ijazah. Padahal, NISN ini seharusnya satu siswa satu NISN, karena sudah peraturan dari Kemendikbud pusat,” pungkasnya.
