Tolak Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan, Praktisi Hukum Situbondo: Menzalimi Rakyat Kecil!
SITUBONDO,FaktualNews.co-Rencanan Pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako dan jasa pendidikan mendapat kritikan dan penolakan dari masyarakat.
Di antaranya kritikan dan penolakan itu disampaikan praktisi hukum di Kota Situbondo, Supriono. Ia menilai, jika diterapkan, kebijakan tersebut sangat memberatkan kehidupan masyarakat kecil di Indonesia.
“Saya sebagai warga negara Indonseia sangat tidak sepakat bahkan menolak rencana pemerintah untuk mengenakan pajak sembako dan pendidikan,” ujar Supriyono, Senin (14/6/2021).
Menurutnya, rencana pengenaan pajak atas sembako dan pendidikan ini, menzalimi masyarakat kecil. Bahkan, sangat bertentangan dengan dasar keadilan.
“Mengingat sembako dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat kecil. Bahkan, rencana pemerintah ini berpotensi makin memberatkan kehidupan masyarakat ditingkat bawah,” bebernya.
Pria yang juga dosen Fakultas Hukum Unars Situbondo menilai
rencana kebijakan pemerintah ini sangat tidak tepat. Apalagi, isu PPN sembako ini bergulir pada saat pandemi Covid-19.
“Harusnya pada saat pandemi ini, pemerintah memberi subsidi, bukan justru megenakan PPN dari beberapa komoditas sembako,” imbuhnya.
Supriyono menambahkan, jika rencana pajak sembako dan pendidikan ini, kontradiktif dengan keinginan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok menengah keatas.
“Oleh karena itu, kami menolak dengan tegas rencana pengenaan pajak sembako dan pajak pendidikan tersebut,”ucapnya.
Lebih jauh Supriyono menegaskan, rencana pajak sembako dan pendidikan ini, juga bertentangan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu dalam memberdayakan masyarakat kecil.
“Sebab, kebijakan pemerintah itu, hampir dipastikan membuat masyarakat kecil makin menderita,” pungkasnya.
