Dua terdakwa mantan (eks) Bendahara dan Sekretaris Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, saar mengikuti persidangan secara daring.
NGANJUK, FaktualNews.co – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk menuntut pidana penjara 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun untuk mantan (eks) Bendahara dan Sekretaris Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon.
Sebelumnya, kuasa hukum atau pengacara kedua terdakwa kasus tindak pidana korupsi perbantuan atau permufakatan jahat penyalahgunaan APBDes di Desa Sugihwaras tersebut sudah menyampaikan nota pembelaan (Pledoi).
Nota pembelaan itu dibacakan pengacara dari Sutrisno mantan bendahara Desa Sugihwaras dan Rudi Setiawan eks Sekretaris Desa (Sekdes) Sugihwaras saat sidang lanjutan perkara tersebut pada Kamis (24/06/2021).
Sidang tersebut dilaksanakan secara virtual dan diikuti dua terdakwa dari dalam Rutan Kelas IIB Nganjuk.
“Tanggapan atas nota pembelaan tersebut, penuntut umum tetap pada tuntutannya,” ujar Sri Hani Susilo, JPU dari Kejari Nganjuk atas perkara tersebut pada wartawan, Jumat (25/06/2021).
Di persidangan sebelumnya, pada tanggal 17 Juni 2021 dilaksanakan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terkait perkara tersebut.
Para terdakwa dituntut melanggar pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa.
Dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan serta dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.
“Persidangan berjalan aman dan lancar yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman. Untuk persidangan selanjutnya diagendakan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 dengan agenda pembacaan putusan,” tandas Sri Hani Susilo.
