FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Wakil Ketua DPRD Surabaya: Pemerintah Gagap Selesaikan Pandemi di PPKM Darurat

Peristiwa     Dibaca : 244 kali Penulis:
Wakil Ketua DPRD Surabaya: Pemerintah Gagap Selesaikan Pandemi di PPKM Darurat
FaktualNews.co/risky prama
Kondisi penyekatan di Bundaran Waru Sidoarjo arah Surabaya

SURABAYA, FaktualNews.co-Petugas gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP menutup jalur masuk Surabaya di Bundaran Waru depan Cito Mall, Rabu (07/07/2021).

Petugas melarang semua kendaraan termasuk plat W dan L untuk masuk ke Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony menganggap, pemerintah gagap terkait kebijakan tersebut. Menurutnya kebijakan itu seperti membabi buta karena pemerintah kebingungan, mengatasi pandemi Covid-19 di masa PPKM Darurat.

“Sosialisasi bahaya Covid-19 sudah, sosialisasi memakai masker sudah, sosialisasi rumah sakit penuh pasien Covid-19 sudah, sosialisasi kematian akibat Covid-19 sudah. Tapi masyarakat belum juga sadar, dan tetap landai menyikapi kondisi tersebut,” terangnya.

Menurut AH Thony, kebijakan penutupan akses masuk Surabaya di Bundaran Waru merupakan shock terapi kepada masyarakat supaya mengurangi mobilitas. Karena sosialisasi pencegahan Covid-19 belum efektif. Migrasi mobilitas masyarakat masih ramai.

Namun AH Thony mengingatkan terhadap reaksi perlawanan dari masyarakat nantinya. Karena itu penanganan pandemi Covid-19 di masa PPKM Darurat ini tidak hanya bagaimana mencegah penularan, melainkan juga mengantisipasi dampak sosial.

“Perlu strategi bagaimana masyarakat tetap terpenuhi distribusi pangannya. Darurat Covid menimbulkan penutupan beberapa bidang usaha. Bagaimana nasib pekerja ketika tidak bekerja. Kondisi ini membuat mereka cari opsi lain berkunjung ke kota lain mencari rezeki. Kalau hanya fokus terhadap penanganan Covid, nantinya akan sama seperti peristiwa di Jembatan Suramadu,” jelas Thony.

AH Thony mengatakan dirinya setuju penutupan untuk melindungi masyarakat Surabaya dari penularan. Tapi pemerintah harus menangani pula dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang terimbas.

Politisi Partai Gerindra ini juga mengingatkan agar pelaksanaan PPKM Darurat di Surabaya terukur. Sosialisasi protokol kesehatan 5M harus terus dilakukan berikut penindakan pelanggarnya. “Supaya kondisi ini tidak berlarut-larut,” pungkasnya.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Sutono