Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto memantau kondisi lalu lintas saat PPKM Darurat dari helikopter, Selasa (6/7/2021).
SURABAYA, FaktualNews.co – Pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hingga sekarang ketentuannya adalah PPKM Darurat berlaku mulai 3 hingga 20 Juli 2021.
Rencananya, hari Sabtu (17/7/2021) ini Pemerintah baru akan mengumumkan nasib PPKM darurat hari ini.
“Masih ada beberapa hal yang dibahas dan dievaluasi. Besok (Sabtu hari ini) rencananya akan ada pengumuman yang terkait,” ujar juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, Jumat (16/7/2021) malam, seperti dilansir Detik.com.
Namun demikian, wacana perpanjangan PPKM Darurat mengemuka setelah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy pada Jumat (16/7/2021) menyampaikan bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang 11 hari, hingga akhir Juli 2021.
Menurut Muhadjir Effendy keputusan itu diambil oleh Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas hari itu.
“Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti di Sukoharjo, sudah diputuskan Bapak Presiden [PPKM Darurat] dilanjutkan sampai akhir Juli,” kata Muhadjir Effendy saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien corona, dilansir Kompas.com Jumat (16/9/2021).
Muhadjir menyatakan, dalam hal itu Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa perpanjangan masa PPKM darurat ini penuh konsekuensi. Mulai dari upaya untuk terus menyeimbangkan disiplin warga akan protokol pencegahan penularan Covid-19, standar PPKM, serta pemenuhan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak.
“Perpanjangan ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya seimbang, bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial,” imbuhnya.
Ia berharap inisiatif masyarakat untuk saling membantu tetap terjaga, serta mengharapkan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti institusi pendidikan dan lain sebagainya.
“Saya mohon juga ada gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini. Untuk saling membantu, saling bergandeng tangan, saling mengulurkan tangan,” terangnya.
Namun untuk bansos ini, Muhadjir menyebut pemerintah tidak bisa memikulnya sendiri. Dia meminta semua pihak saling gotong royong.
“Karena itu bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat. Termasuk civitas akademika UGM di bawah Pak Rektor, saya mohon gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini,” ujarnya.
Muhadjir ingin agar masyarakat bisa memupuk kesadaran untuk saling jaga dan membantu sesama.
“Saling bantu, saling bergandeng tangan mengulurkan tangan, termasuk sedekah masker karena bagaimanapun [bagi] masyarakat di bawah, masker barang yang mahal, tidak mungkin kita meminta kesadaran melulu tanpa upaya kita membantu mereka,” ungkap Mantan Mendikbud itu.
