Serbuan Kritik untuk Luhut yang Hapus Data Kematian Covid-19
JAKARTA, FaktualNews.co – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerima serbuan kritik setelah memutuskan untuk menghapus data kematian akibat Covid-19 dalam penilaian level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.
Alasan Luhut menghapus indikator itu karena menimbulkan distorsi dalam penilaian yang disebabkan pemasukan data tidak diperbarui.
Padahal menurut data Satgas Penanganan Covid-19, menunjukkan puncak kurva kasus kematian nasional terjadi pada 27 Juli 2021 dengan penambahan 2.069 kasus. Kemudian, puncak tertinggi kedua terjadi 10 Agustus 2021, mencapai 2.048 kasus meninggal.
Dengan masih tingginya angka kematian itu, membuat keputusan Luhut menghapus data itu menuai kritik. Berikut ini daftar pihak yang memberi kritik kepada Luhut, imbas rencananya tersebut.
1. Lapor Covid-19
Analis Data Lapor Covid-19 Said Fariz Hibban menyatakan keberatan atas rencana Luhut itu. Sebab menurut dia, data kematian adalah indikator sangat penting untuk melihat seberapa efektif penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah.
Said mengatakan ketidakakuratan data kematian yang ada seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut.
“Dengan menyadari bahwa data kematian itu tidak akurat, pemerintah seharusnya berupaya memperbaiki data tersebut agar benar-benar akurat,” ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, data kematian akibat Covid-19 yang selama ini diumumkan oleh pemerintah pun sebenarnya belum cukup untuk menggambarkan betapa besarnya dampak pandemi Covid-19.
Lapor Covid-19 menemukan jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah.
“Pemerintah seharusnya mempublikasikan jumlah warga yang meninggal dengan status probable agar masyarakat memahami secara lebih akurat dampak pandemi yang terjadi. Perbaikan data ini yang harus dilakukan, bukan malah mengabaikan data kematian dan tak memakainya dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3,” tuturnya.
2. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono
Pandu menilai pemerintah terkesan ingin mengeluarkan data yang kualitasnya tak bagus dari indikator penilaian. Padahal menurut dia, semua data menyangkut Covid-19 patut dipertanyakan kualitasnya.
“Semua distorsi. Karena apa, kualitas datanya tidak bisa dipercaya. Jadi perbaiki input datanya,” kata Pandu.
Pandu mengatakan pemerintah harusnya tak menghapus indikator, apabila data yang ada tak sesuai. Sebab menurut dia, apabila penanganan pandemi belum menunjukkan hasil yang diharapkan, indikator harus konsisten diterapkan hingga berhasil.
3. Kritik dari Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman
Dicky Budiman menyebut langkah pemerintah yang tidak memperhitungkan angka kematian sebagai indikator berbahaya sekali. Sebab, Dicky menyebut tingkat keparahan situasi wabah hanya bisa diukur dari angka kematian.
“Itu pemahaman mendasar di epidemiologi. Jadi kalau itu hilang, ya kita hilang. Sudah kita terbatas kapasitas testing dan tracing surveilans, hilang data mortality ini dapat membuat kita makin gelap dalam pengendalian pandemi ini. Ini berbahaya sekali,” ujarnya.
Dicky khawatir jika permasalahan data ini tidak dibereskan, maka Indonesia akan semakin lama terbebas dari pandemi Covid-19.
“Inilah yang saya khawatirkan, salah satu indikator kenapa saya menempatkan Indonesia dalam potensi bakal keluar gelombang paling akhir pandemi, karena manajemen data ini,” tuturnya ihwal penghapusan indikator kematian akibat Covid-19 dalam penilaian.
4. Fadil Zon
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon, turut mengkritik rencana Luhut itu. Melalui media sosial Twitter miliknya, Fadli menilai kebijakan pemerintah tersebut menggambarkan penanganan pandemi tidak diberikan mandat kepada ahlinya.
Dia mengatakan, kematian akibat wabah ini bukan sekadar angka dan pemerintah harus lebih serius untuk menekan angka kematian.
“Itu nyawa manusia Indonesia yg seharusnya dilindungi tumpah darahnya. Kita gagal mencegah korban begitu banyak. Kalau data tak akurat, perbaiki. Bukan dihapus sbg indikator penanganan,” cuit Fadli Zon.
