FaktualNews.co

Agar Tidak Kena OTT, Wali Kota Kediri Rakor dengan KPK dan Gubernur

Peristiwa     Dibaca : 85 kali Penulis:
Agar Tidak Kena OTT, Wali Kota Kediri Rakor dengan KPK dan Gubernur
FaktualNews.co/Moh Muajijin
Wali Kota Kediri saat mengikuti rakor dengan KPK secara virtual

KEDIRI, FaktualNews.co – Antisipasi dan mencegah kepala daerah terlibat korupsi, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengikuti
Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Pidana Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (2/9/2021).

Rakor ini digelar secara virtual dengan diikuti oleh Gubernur Jawa Timur, Wali Kota dan Bupati se Jawa Timur.

Dalam rakor ini Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengingatkan bahwa kasus korupsi yang paling banyak dilakukan adalah kasus penyuapan yang di dalamnya ada gratifikasi.

Untuk itu agar semua kepala daerah melakukan introspeksi kembali dan bisa berubah menjadi lebih baik.

Di Jawa Timur sendiri ada 16 kepala daerah yang telah tersandung kasus korupsi, diharapkan ke depan tidak ada lagi kepala daerah yang tersandung kasus korupsi ini.

“Kita stop di angka 16 ini jangan ada lagi tindak korupsi, dan jangan pernah berfikir untuk melakukan suatu penyimpangan,” pesannya.

Saat ditemui usai rakor Wali Kota Kediri mengungkapkan, bahwa dalam rakor ini KPK terus mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur, tidak hanya bupati, wali kota, gubernur namun dengan seluruh jajaran untuk memperbaiki kinerja yang ada di setiap daerah. Salah satunya untuk tidak melakukan korupsi, karena beberapa waktu lalu telah ditemukan kepala daerah yang terkena OTT KPK.

“Ini merupakan sebuah peringatan untuk kita semuanya, supaya pemerintah daerah ke depan jauh lebih baik lagi kinerjanya dan tidak melakukan korupsi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Abdullah Abu Bakar Wali Kota Kediri juga mengatakan di Kota Kediri beberapa hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, semua sistem yang berkaitan dengan perijinan, pelayanan dan lainnya dibuat berbasis IT.

“Selain itu, setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus membuat komitmen saat pertama kali menjabat dengan membuat pakta integritas. Hal itu bisa mengurangi tindakan penyimpangan, namun tetap harus dijaga bersama-sama.”tambah Abu Bakar.

Terakhir Wali Kota Kediri berpesan agar OPD selalu taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti tidak melakukan pungli, korupsi, gratifikasi dan lainnya. untuk itu semua pihak harus saling mengingatkan agar penyimpangan tidak terjadi di Kota Kediri.

“Saya akan terus mengingatkan dan sebaliknya pun teman-teman Inspektorat juga akan mengingatkan saya,” tambahnya.(aji)

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Sutono