Bupati Jember Diingatkan Serapan Anggaran, BBM Nelayan dan Honor Covid-19

JEMBER, FaktualNews.co – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPJMD) APBD 2021 DPRD Jember meningatkan Pemkab Jember terkait sejumlah persoalan yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Hal itu terungkap saat Rapat Paripurna Penetapan Perda (RPJMD APBD) 2021, Kamis (9/9/2021).

Persoalan tersebut di antaranya, serapan anggaran agar dapat dilakukan optimal. Karena pembahasan RPJMD APBD 2021 sudah terlambat.

Kemudian kelangkaan BBM jenis solar yang dialami para nelayan di Kecamatan Puger dan disindir soal honor pemakaman Covid-19 yang diduga terjadi penyelewengan anggaran.

Segala poin yang disampaikan itu langsung disampaikan di hadapan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun). Keduanya hadir dalam Rapat Paripurna Penetapan Perda RPJMD itu.

Penyampaian poin persoalan itu, dilakukan Juru Bicara Pansus Raperda RPJMD APBD 2021 Siswono.

“Dari rapat paripurna soal Raperda RPJMD ini. Ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada Bupati. Selain itu, juga harus mampu dilaksanakan oleh Pak Bupati,” kata Siswono saat berada di atas podium dalam forum Rapat Paripurna.

Diantaranya, kata Siswono, Pemkab Jember harus dapat mengoptimalkan dan melaksanakan APBD 2021 dengan baik.

“Bupati harus memaksimalkan APBD. Sehingga sewaktu bupati dan wakil bupati tidak mampu memaksimalkan, apalagi (pada wilayah) OPD. Maka wajib dilakukan reformasi birokrasi. Karena saya paham bupati memberikan keleluasaan kepada para (pemangku jabatan) di masing-masing OPD. Tapi Kalau sek cengel (tidak benar kinerjanya, red), ganti itu kepala OPD-nya pak bupati,” ujarnya.

Menurutnya di tengah keterlambatan pembahasan APBD 2021 ini. Dengan waktu pengelolaan anggaran yang mepet. “Jadi harus mampu melakukan serapan APBD, karena kalau kurang naif sekali,” sambungnya.

Poin berikutnya, Siswono juga memenuhi janjinya. Terkait persoalan yang dialami nelayan di Kecamatan Puger. Yang selama kurun waktu sebulan mengalami kelangkaan BBM Solar.

Kala itu diberitakan, Siswono berjanji akan menyampaikan apa yang dialami ratusan lebih nelayan tersebut. Langsung dihadapan Bupati saat rapat paripurna.

“Yang kedua baru kali ini terjadi persoalan yang tragis menurut saya. Yakni persoalan yang dialami nelayan di (Kecamatan) Puger,” katanya.

“Saya ingatkan dan berharap, bupati jangan sering-sering diskusi dan inspeksi. Tapi harus ada tindakan konkret. Kalau terjadi keterlambatan (soal BBM Solar). Bagaimana besok solar itu tidak lagi jadi persoalan. Harus clear!” ucapnya lantang.

Menurut legislator Gerindra ini, Bupati Jember memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan cepat dalam menangani persoalan yang dialami rakyat di daerahnya.

“Pak Bupati punya wewenang, kontak Pertamina, Hiswanamigas, dan OPD terkait. Saya tidak mau tahu. Besok soal BBM Solar nelayan Puger harus terpenuhi, itu harapan saya kepada Pak Bupati,” tegasnya.

Lebih lanjut Siswono juga menyampaikan, sindirian dari persoalan dugaan penyelewengan anggaran penanganan Covid-19 di lingkungan BPBD Jember.

Yang diketahui, bupati dan 3 pejabat lainnya. Diantaranya Sekda Jember Mirfano, Plt. Kepala BPBD Jember M. Jamil, dan Kabid 2 Kedaruratan dan Logistik Penta Satria.

Menerima sejumlah uang honor dari pemakaman korban Covid-19.

“Yang terakhir, bahwasanya orang atau warna yang putih jika ditetesi kotoran itu nampak sekali. Pakaian putih ditetesi kotoran itu nampak sekali. Tapi barang yang sudah gelap dan disiram sa’ timbo (satu ember air, red) itu tidak nampak (bersih),” ujarnya dengan perumpamaan.

“Tapi saya tidak ngelem (memuji, red) pak bupati bersih. Tapi saya berharap Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, bersih adanya. Dibandingkan Honor yang sekian juta, dengan honor yang ratusan juta, kemana itu?” sambungnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jember itu juga mengingatkan. Adanya pengusutan tuntas dan rasional terkait dugaan kasus penyelewengan anggaran penanganan Covid-19.

Yang belakangan diketahui, tidak hanya terjadi saat era Bupati Jember saat ini. Tapi juga pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya.

“Tolong masyarakat untuk rasional dan melek politik secara utuh dalam hal ini. Tidak terlalu hanya menemukan hanya satu tetes yang kecil. Tapi hilanglah, kebersihan yang total itu,” tegasnya.

“Semangat dan harus semangat, Wis wayahe sinergi, kolaborasi, akselerasi. Ditambahi satu wayahe saya bertindak. Sehingga setiap ada persoalan harus bertindak! Tidak hanya diskusi atau berunding, tapi tindakan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” imbuhnya.