Pemkab Jombang Resmi Minta ASN Beli Telur ke Peternak, Pengamat Ekonomi: Kebijakan Lucu!
JOMBANG, FaktualNews.co – Kebijakan Pemkab Jombang, yang melalui surat edaran (SE) meminta ASN (Aparatur Sipil Negara) lingkup pemkab setempat membeli telur ke peternak, dikritisi pengamat ekonomi Moh Thamrin Bey.
Pakar ekonomi asal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang ini menilai langkah Pemkab Jombang tersebut sebagai kebijakan yang lucu dan kurang kerjaan.
Menurut Moh Thamrin Bey, persoalan rendahnya harga telur ayam merupakan hal sepele yang tak seharusnya pemkab sampai turun tangan.
“Saya kira ini lucu, baru kali ini permasalahan sepele, karena mekanisme pasar, pemkab turun tangan. Pemkab seperti kurang kerjaan,” ungkap mantan Ketua STIE Dewantoro ini, Kamis (14/10/2021).
Menurutnya telur merupakan barang yang diatur dalam mekanisme pasar, ditandai naik-turunnya harga dan merupakan hal yang biasa terjadi di dalam hukum ekonomi.
“Barang yang harus mengikuti mekanisme pasar biarkan terjadi, naik turun harga ini hal yang biasa terjadi dari dulu. Kalau dalam kondisi ini peternak ditolong, nanti petani juga gitu. Diminta membeli beras gimana. Pemerintah jangan latah, apa-apa diatur,” tegasnya.
Menanggapi isi surat edaran (SE) yang telah dibuat oleh Pemkab Jombang, Thamrin Bey juga mengatakan, dalam pemilihan klausa dari kacamata ekonomi telah salah.
“Coba dibaca dalam surat tentang harga telur di Jombang HET (harga eceran tertinggi) Rp 22 ribu. Dalam ekonomi itu sudah pasti yang kalau orang beli dijaga jangan sampai melampaui HET. Jadi kalau di bawah harga itu sudah benar, klausa ini sudah salah,” katanya.
Ditambahkan, harga telur saat ini belum sampai pada titik marginal. Jikapun harga telur berada dalam batas marginal dalam kacamata ekonomi, tidak lantas pemkab mengambil kebijakan demikian.
Dirinya menyebut fenomena harga pasar pada telur ini merupakan sebuah permainan peternak besar untuk mengambil keuntungan.
“Hal seperti ini akal-akalan pengusaha besar untuk mematikan peternak atau pedagang kecil. Di saat semua tumbang, dia yang akan berkuasa karena masih bertahan,” tandasnya.
Lantas mengenai hanya tiga peternak di Jombang yang dipilih untuk mensuplai telur yang dibeli ASN Pemkab Jombang, ini menjadi pertanyaan yang berimbas pada ketidakadilan untuk peternak lainnya.
“Permasalahannya, bagaimana hanya 3-4 peternak saja yang dipilih dan bisa berpengaruh hingga sampai keluar surat edaran. Ini tidak adil jika benar hanya beberapa yang dipilih. Saya yakin ini peternak besar yang dipilih meskipun secara pasti saya belum tahu siapa-siapanya,” tegasnya.
Terkait dengan permasalahan ini, Thamrin Bey berharap agar Pemkab Jombang lebih bijak dalam mengambil kebijakan, agar tidak memunculkan permasalahan. Pemkab seharusnya membiarkan mekanisme pasar berjalan.
“Harapannya mungkin untuk membantu peternak telur. Tapi kita lihat dari sisi mana yang dibantu. Ada masyarakat produsen yang notabene pengusaha tapi kita juga lihat masyarakat konsumen yang juga senang dengan harga murah. Bisa saja seumpama ambil kebijakan yang membuat masyarakat lebih membutuhkan telur. Seperti edukasi telur dapat diolah atau dijadikan apa, sehingga permintaan meningkat,” tukasnya.
“Guyonannya gini ya, mohon maaf, itu pinter-pinternya peternak yang dipilih minta tolong Pemkab. Pemkab juga agak keblinger, kebingungan sedikit. Kalau urusan telur begini, nanti banyak hal ingin yang sama. Karena kita lihat selama ini petani tidak ditolong, untuk beli beras ke mereka,” pungkasnya.
Penulis: Diana Kusuma Negara
