Sebanyak 50 buruh perkebunan di Jember menggelar unjuk rasa menolak direksi PDP Kahyangan terpilih.
JEMBER, FaktualNews.co – Sebanyak sekitar 50 buruh perkebunan di Jember berunjuk rasa memprotes pemilihan direksi Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember, Kamis (21/10/2021).
Mereka menilai direksi baru di PDP Kahyangan kurang cakap, dan tidak diketahui secara jelas kapabilitas atau latar belakang profesionalisme nya.
Para buruh yang notabene juga bekerja di PDP Kahyangan itu, tidak pernah diajak berkomunikasi dan diskusi. Terlebih kondisi saat ini di PDP Kahyangan, dinilai kurang maksimal kaitan progres kemajuan perusahaan.
Menurut Korlap Aksi Dwi Agus Budiono, upah para buruh masih 70 persen, yang dinilai kurang proporsional.
“Sejak awal kita menuntut adanya keterbukaan dan fair atas hasil open bidding (merupakan harga dasar dari unit lelang yang ditawarkan) sebagai Direksi Khayangan. Katanya bupati baru sekarang eranya keterbukaan,” ujar Dwi Agus di sela aksinya, Kamis (21/10/2021).
Namun kenyataannya, lanjut Dwi Agus, pemilihan direksi hingga pelantikan tidak melibatkan buruh. Bahkan tidak diketahui latar belakang profesionalisme kinerja dari diretur baru.
“Kami melihat ini tidak fair, ada yang salah ada yang keliru. Makanya bukan serta merta menolak. Tapi jelaskan keprofesionalannya di mana. Biar publik yang menilai, jangan kami,” ucapnya.
“Siapa publiknya? Ada praktisi hukum profesional, akademisi. Diluar pansel ya. Biar objektif, datangkan semua. Datangkan mereka semua. Tapi sebelum itu terjadi, kami akan menolak 3 direksi itu masuk. Tidak menolak keputusan Bupati, tapi menolak mereka masuk (di wilayah PDP Kahyangan),” tegasnya menambahkan.
Dwi Agus juga menegaskan penolakan terhadap direksi terpilih karena dinilai tidak becus bekerja, dengan latar belakang profesionalisme yang belum dikenal.
“Kenapa di tolak? Karena apa yang akan mereka kerjakan, jelas tidak akan bisa bekerja. Yakinkan kami kalau mereka itu memang betul-betul bisa bekerja. Siapa yang bisa meyakinkan, Bupati sama pansel tentunya. Itu harapan kami. Bahkan selama ini kami tidak bisa bertemu dengan bupati,” ujarnya.
Itu sebabnya, pihaknya juga menuntut agar ada pertemuan dengan bupati.
“Terkait pertemuan, kami serahkan kepada DPRD. Dewan kan siap memfasilitasi para pihak, pansel, dan direksi. Kalau bisa para calon yang kemarin gagal, itu bagaimana, biar mereka presentasi satu-satu. Biar publik tahu dan menilai, bener tidak,” sergahnya.
Dwi Agus juga menyampaikan, kondisi saat di di lingkungan PDP Kahyangan juga dalam kondisi tidak sehat.
“Jadi PDP ini sakit, kita saja upahnya 70 persen. Sejak lama kami berharap ada peningkatan upah. Harapan kami, bupati atau direksi baru tentunya paham tentang perkebunan. Walaupun bukan syarat mutlak, paling tidak paham soal managerial. Tapi harapan kami, syukur-syukur paham managerial, paham perkebunan, pengalaman-pengalaman yang menentukan itu,” ujarnya.
“Terkait seleksi oleh pansel, saya melihat dari selain itu banyak kok yang dari calon yang tidak lolos ini. Ini ada apa? Kok nakhoda kapal, dan (latar belakang) pelayaran laut (yang terpilih sebagai Direktur PDP Kahyangan). Kecuali PDP ini normal, hak kami normal, ngapain kita susah-susah menolak siapa direktur kita. Yang kami takutkan adalah jika dipimpin tidak benar, nantinya akan semakin parah nasib kami. Itu yang dikhawatirkan. Jadi sebelum mereka bisa meyakinkan ketiga orang ini bisa betul-betul profesional dalam bekeja, jangan masuk dulu (di lingkungan PDP Kahyangan),” tandasnya.
Terkait aksi massa dari puluhan buruh itu, salah seorang anggota DPRD Jember Siswono turun dan menemui massa aksi. Dengan pengawalan ketat ratusan anggota Polres Jember, massa aksi ditemui seorang perwakilan anggota dewan itu.
“Saya sudah mendengarkan aspirasi dari bapak dan ibu sekalian. Jujur kalau anggota dewan ada upaya janji dengan PDP. Apakah ini personal atau lembaga. Karena sampai saat ini (diakui) tidak ada pertemuan (soal seleksi Direktur PDP Kahyangan),” kata Siswono
Namun demikian, lanjutnya, adanya aspirasi dari puluhan buruh itu, akan dibawa kepada rapat pimpinan DPRD Jember.
“Mohon maaf saat ini kami sedang ada kunjungan kerja, bahkan saya pribadi baru pulang dari Surabaya. Tapi langsung ke kantor untuk menemui massa aksi. Nantinya akan diagendakan pertemuan dengan pimpinan DPRD Jember, karena khusus kelembagaan bukan perseorangan,” ujar legislator dari Gerindra ini.
Diketahui dalam unjuk rasa itu, massa buruh perkebunan mengawali aksinya dengan berkumpul di Kantor PDP Kahyangan, Kecamatan Kaliwates. Mereka mendapat pengawalan ketat dari ratusan anggota Polres Jember.
Dengan mengendarai belasan motor dan mobil, juga satu mobil komando. Massa bergerak sekitar pukul 9.00 WIB, menuju Pendapa Wahyawibawagraha. Namun karena Bupati Jember Hendy Siswanto sedang berada di Jakarta, massa aksi tidak ditemui oleh siapapun.
Mereka pun melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Jember di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari. Dilokasi aksi, mereka menyampaikan orasi dan mendesak agar ada anggota dewan yang turun menemui massa aksi itu. Setelah ditemui anggota dewan, massa aksi pun langsung membubarkan diri
