Taliban Usir Minoritas Syiah Hazara dan Pendukung Pemerintahan Lama
KABUL, FaktualNews.co – Human Right Watch (HRW) menyebut pejabat Taliban di beberapa provinsi di Afghanistan telah memaksa sebagian penduduk mengungsi dan mendistribusikan tanah kepada pendukung mereka sendiri.
Dalam pernyataan HRW yang dilansir Jumat (22/10/2021) kemarin dikatakan bahwa banyak dari penggusuran ini menargetkan komunitas Syiah Hazara, serta orang-orang yang terkait dengan pemerintah sebelumnya, sebagai bentuk hukuman kolektif.
Dilansir The Guardian, penggusuran paksa yang dicatat oleh HRW terjadi di lima provinsi, termasuk Kandahar, Helmand dan Uruzgan di selatan, Daikundi di tengah, dan provinsi Balkh di utara.
Banyak orang diperintahkan untuk meninggalkan rumah dan pertanian hanya dengan pemberitahuan beberapa hari sebelum eksekusi dan tanpa kesempatan mengajukan klaim hukum untuk membuktikan kepemilikan sah mereka.
Beberapa dilaporkan diberitahu bahwa jika mereka tidak mematuhi perintah untuk pergi, mereka “tidak punya hak untuk mengeluh tentang konsekuensinya”, kata laporan itu.
“Taliban secara paksa mengusir Hazara dan lainnya atas dasar etnis atau opini politik untuk memberi penghargaan kepada para pendukung Taliban,” kata Patricia Gossman, direktur asosiasi Asia di HRW.
“Penggusuran ini, dilakukan dengan ancaman kekerasan dan tanpa proses hukum apa pun, merupakan pelanggaran serius yang berujung pada hukuman kolektif.”
Taliban menjanjikan pemerintahan yang inklusif, tetapi memilih kabinet yang seluruhnya laki-laki yang sebagian besar didominasi oleh ulama Sunni dari kelompok etnis Pashtun.
Sejak mengambil alih kekuasaan pada pertengahan Agustus, Taliban telah dikaitkan dengan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia termasuk pembunuhan balasan dan serangan terhadap wartawan. Mereka juga telah melucuti banyak hak perempuan untuk bekerja, dan melarang gadis-gadis belajar di tingkat menengah.
Penggusuran terjadi tepat sebelum musim dingin, yang di sebagian besar Afghanistan membawa cuaca dingin yang ekstrem, dan di tengah panen, yang diandalkan keluarga pedesaan untuk melunasi hutang setahun dan persediaan makanan untuk tahun depan.
Mereka yang dipaksa keluar dari rumah mereka bergabung dengan sejumlah besar orang yang telah menjadi pengungsi di dalam negara mereka sendiri karena perang, kekeringan atau keruntuhan ekonomi. Tahun ini saja lebih dari 665.000 warga Afghanistan telah mengungsi, sehingga total secara nasional menjadi sekitar 4 juta.
“Sangat kejam untuk menggusur keluarga selama panen dan sebelum musim dingin tiba,” kata Gossman. “Taliban harus menghentikan pengusiran paksa Hazara dan lainnya dan mengadili sengketa tanah sesuai dengan hukum dan proses yang adil.”
Setelah empat dekade perang saudara, sengketa properti telah menjadi sumber utama ketegangan di Afghanistan. Kelompok-kelompok yang bersaing telah berulang kali membagikan klaim yang tumpang tindih atas tanah ketika mereka merebutnya, meninggalkan kekacauan dokumentasi yang bersaing.
Sekarang mereka yang kalah dalam perselisihan sebelumnya mengajukan petisi kepada Taliban untuk mendukung kepemilikan mereka. Di Balkh utara, penduduk setempat mengatakan bahwa mereka telah memiliki tanah yang dibagikan kepada pejuang Taliban sejak tahun 1970-an, sementara pemerintah baru mengatakan penggusuran itu berdasarkan perintah pengadilan.
Di Kandahar, penggusuran menargetkan anggota blok apartemen milik pemerintah, di mana rumah telah dibagikan kepada pegawai negeri, kata HRW.
Di Helmand, setidaknya 400 keluarga diusir dari distrik Naw Mish di tengah musim panen.
Pemindahan terbesar yang tercatat terjadi di provinsi Daikundi dan Uruzgan, di mana setidaknya 2.800 penduduk Hazara diusir dari rumah mereka pada bulan September. Pos pemeriksaan di jalan mencegah mereka yang pergi untuk membawa hasil panen mereka, menurut salah satu dari mereka yang melarikan diri.
Perintah penggusuran untuk beberapa desa Daikundi dibatalkan oleh pejabat di Kabul, kata laporan itu, tetapi pada akhir Oktober tidak ada penduduk yang kembali.
