FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

PPP Jember Target 10 Kursi di DPRD dalam Pileg 2024

Politik     Dibaca : 165 kali Penulis:
PPP Jember Target 10 Kursi di DPRD dalam Pileg 2024
FaktualNews.co/hatta
Rapimcab DPC PPP Jember yang digelar di Hall Hotel Bintang Mulia Jember.

JEMBER, FaktualNews.co – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jember mematok target perolehan 10 kursi di DPRD setempat pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

Target ini dua kali lebih banyak dari jumlah perolehan kursi Pileg 2019, yang hanya memiliki 5 kursi di DPRD setempat.

Target perolehan sebesar 10 kursi di DPRD Jember itu disampaikan Ketua DPC PPP Jember KH Madini Farouq (Gus Mamak) di sela Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) PPP Jember, yang berakhir Minggu (31/10/2021).

“Target kami 5 kursi naik jadi 10 kursi, itu target yang menurut saya logis dan rasional, mudah-mudahan tentu butuh kerja keras dari semua kader PPP,” katanya.

Rapimcab PPP Jember sendiri merupakan bagian dari rapimpcab serentak juga dilaksanakan pengurus DPC PPP se Jawa Timur, selama 3 hari sejak Jumat (29/10) hingga Minggu (31/10/2021) hari ini.

Rapimcab itu digelar serentak 15 kabupaten/kota se Jawa Timur dengan dibagi menjadi 3 zona. Untuk Kabupaten Jember yang masuk dalam zona 3 pelaksanaanya dibuka Sekwil DPW PPP Jatim Habib Salim Quraish.

Kemudian diberikan arahan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan I Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Timur Mujahid Ansori.

Ketua DPC PPP Jember Gus Mamak mengatakan rapimcab yang digelar itu sebagai kegiatan pramuscab.

“Agendanya membahas dan menyampaikan soal tata tertib, program, organisasi, termasuk peraturan organisasi soal permusyawaratan, nantinya tinggal pemilihan formatur,” kata Gus Mamak di sela kegiatan.

Kegiatan Rapimcab yang digelar itu, lanjut Gus Mamak, juga sebagai upaya percepatan.

“Pasalnya proses muswil berlarut-larut, sedangkan target November ini muscab se Jawa Timur (harus) tuntas dilaksanakan. Lanjut Desember Musancab,” katanya.

Terkait teknis pelaksanaan, kata Gus Mamak, dilakukan secara hybrid meeting.

Gus Mamak juga menambahkan, dengan pelaksanaan Rapimcab tersebut, nantinya dilanjutkan dengan Muscab. Kata Gus Mamak, ada keinginan agar tidak ada konflik secara internal seperti sebelumnya.

“Kemudian cita-cita besar untuk nantinya PPP menuju moderen dan digital. Sehingga nantinya, tidak memilih ketua, tapi formatur. Formatur itu terdiri dari 4 unsur PAC dan satu DPC. Lalu dari unsur DPW dan DPP ditunjuk. Nanti menentukan pengurus ketua dan sekretaris siapa. Tidak ada konflik, karena diatur dan ditunjuk,” jelasnya.

Terkait persiapan Pemilu 2024 mendatang, Gus Mamak juga menegaskan target PPP di masa depan.

“Untuk 2024 nilai strategis nantinya tentu akan melahirkan program, kemudian melahirkan kepengurusan yang baru. Diharapkan nanti akan mampu mewujudkan PPP sebagai partai modern yang digital, ada bank data, ada sekolah-sekolah politik untuk siap menghadapi pemilu 2024. Tidak lagi oral tapi digital party,” ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan I DPW PPP Jawa Timur Mujahid Ansori mengatakan, PPP ke depan akan melakukan revolusi data.

Ia ingin semua kader dan pengurus PPP meninggalkan kebiasaan menyampaikan sesuatu berdasarkan pernyataan lisan dan bukan data akurat. Tanpa data akurat, PPP tidak bisa melakukan perencanaan strategis.

“Tolong by data agar terukur. Ke depan PPP Jatim akan melakukan pengolahan data hingga tingkat ranting, bahkan berbasis tempat pemungutan suara untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan partai di suatu daerah. Kita harus paham betul data itu, sehingga ongkos politik yang dikeluarkan tidak sia-sia,” kata Mujahid saat memberikan arahan.

Revolusi berikutnya adalah revolusi manajemen. “Pemimpin harus jadi leader bukan penguasa otoriter. Seorang pemimpin harus mampu berlari bersama dengan orang yang dipimpin dari garis start hingga finish,” kata Mujahid.

PPP juga akan melakukan revolusi kaderisasi melalui sekolah-sekolah partai untuk membentuk kader-kader yang mumpuni dan berintegritas.

“Saat ini masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada partai politik, karena tidak mampu melahirkan pemimpin berintegritas. Yang dicalonkan dalam momentum pemilu dan pemilihan kepala daerah bukan kader partai, melainkan orang luar,” tandasnya.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Sutono