Acara lokakarya Program Kotaku Nganjuk, secara virtual.
NGANJUK, FaktualNews.co – Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Nganjuk, menggelar lokakarya virtual selama dua hari, pada Rabu dan Kamis (3-4/11/2021).
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi antar instansti yang saling berkaitan dalam penanganan kawasan kumuh. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Pemkab Nganjuk, turut memaparkan pentingya kolaborasi.
Acara tersebut, dihadiri Korkot Jombang Saiun Salim, Askot Mandiri KOTAKU Nganjuk Malik Arifin, FKA, Abdus Salam selaku Team Leader OSP 3 Jatim, LKM Kartoharjo Na Mamik, DC Pamsimas Luluk, fasilitator se-Kabupaten Nganjuk dan lainnya
Hadir juga Bidang Ekbang Bappeda Nganjuk, Eko Wahyudi, PDAM Nganjuk Mardi, DLH Nganjuk Sulfi Findhu A, Dinkes Nganjuk Moh Suwandi, perwakilan Dinas PRKPP Olvi Pamadya dan seterusnya.
Acara itu dibuka Rekyan Puruhitasari dari PPK PKP Wilayah 1 Jawa Timur, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW). Dalam sambutanya, Rekyan mengungkapkan lokakarya itu penting digelar.
Baginya, lokakarya ini bisa menjadi forum komunikasi dalam bidang pengembangan kawasan permukiman. Dia berharap, bisa membatu Nganjuk, dalam menyusun penanganan tersebut. Supaya Nganjuk semakin dikenal sebagai nahkoda dari penyusunan, pengembangan dan penganggaran.
Yakni dalam penataan, penanganan permukiman kumuh dan perkembangan kawasan perkotaan. “Sehingga nanti, kota yang ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya kawasan permukiman, bisa berdaya saing,” kata Rekyan, dalam sambutan.
Sementara Askot Mandiri KOTAKU Nganjuk, Malik Arifin mengatakan, bahwa Nganjuk saat ini sedang berkembang. Maka antisipasi kawasan kumuh perkotaan perlu diperhatikan.
Nganjuk akan mempunyai kawasan pemukiman, industri dan pendistrian di pusat kota. “Kita mengajak lintas program untuk bersinergi, karena Nganjuk ini berkembang,” kata Malik Arifin.
Maka peran pemerintah, masyarakat dan pihak swasta ini yang beragam perlu disamakan visinya. Maka dengan sinergi ini, diharapkanya, kedepanya Nganjuk bisa berdaya saing.
Ia memaparkan, di Nganjuk punya Surat Keputusan (SK) Kumuh Bupati Tahun 2020. Luasannya yakni, 131,2 HA yang tersebar di 18 kelurahan dan desa se-Nganjuk. Tarjet KOTAKU, 74.97 HA. Capaian kumuh 2020, 4,04 HA. Sedangkan sisa kumuh di tahun 2020, tinggal 70,93 HA.
Kemudian untuk BPM KOTAKU padat karya, lokasi dan lingkup kegiatan Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan ke 7 desa/kelurahan. Meliputi, Banaran, Drenges, Kedungdowo, Balongpacul, Gadungkidul, Jatirejo dan Gandu.
Kini, menurutnya, program ini berkaitan dengan pemerintah daerah. “Kita siap membantu pemerintah Kabupaten Nganjuk, kira-kira mau diarahkan kemana,” ungkapnya.
Sementara Bidang Ekbang Bappeda Nganjuk, Eko Wahyudi memaparkan materinya. Pada saat ini, pihaknya dihadapkan dengan satu data.
Kemudian dia menyampaikan, pengtingnya kolaborasi antar berbagai unsur instansi. Baik dari anggaran APBN, APBD, OSP, DAK perumahan dan Pamsimas serta CSR.
Maka kolaborasi ini, diharapkan bisa mengarahkan sumber dana itu dalam mengurangi kawasan kumuh.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting untuk membantu proses penanganan. “Mana pemukiman kumuh yang belum tersentuh, mana yang perlu mendapatkan penanganan yang urgen,” kata Eko Wahyudi.
Materi ketiga, dari Dinas PRKPP Nganjuk, Olvi Pamadya mengungkapkan tentang pentingnya kolaborasi dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh. “Ada beberapa kegiatan yang berkolaborasi dengan kegiatan APBN dan APBD,” kata Olvi Pamadya.
Untuk peran POKJA PKP dan strategi kolaborasi, kata Olvi, seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Terlebih, dia menyampaikan tentang RPJM tahun 2020-2025. Yakni ada pemenuhan standar perkotaan, yang berkaitan dengan kawasan menuju layak huni.
Ia juga menyebut, sesuai cita-ita republik tentang kota masa depan. Ini juga sesuai penyampaian Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, tentang Nganjuk yang ‘Smart City’ dan lainya.
“Yaitu tentang kota layak, yang aman dan nyaman,”ungkapnya
Menurutnya, berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, akses air minum layak itu terjednya 87.75 sampai 100 persen. Akses aman, 6,7 sampai 15 persen. Akses perpipaan 20,14 persen sampai 30,35 persen.
Ia mengapresiasi, karena sempat melihat dua desa di Kecamatan Wilangan dan Jatikalen, yang cukup baik.
Kedepan, lanjutnya, Dinas Perkim dan PRKPP, menurutnya, bagaimana untuk bisa mencapai kolaborasi. Yakni tidak hanya mendata by name by adress untuk pra sejahtera di DTKS. “Tapi, juga ada pendampingan, dan seterusnya,” pungkasnya.
