Wali Kota Eri Cahyadi sampaikan pesan Kamtibmas jelang penetapan UMK 2022 di ‘Ngopi’ bareng Forkopimda di Polrestabes Surabaya
SURABAYA, FaktualNews.co – Wali Kota Eri Cahyadi ikut ngopi alias ngobrol bareng dan tukar pikiran di Gedung M Yasin Polrestabes Surabaya bersama jajaran Forkopimda dan buruh untuk menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Selasa (9/11/2021).
Di acara sekaligus peringatan Hari Pahlawan 10 November itu, Eri berdiskusi dengan para perwakilan Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB), membahas masalah Upah Minimum Kota (UMK) 2022.
Menurut Eri, bicara UMK Surabaya harus dengan berdiskusi agar aspirasi buruh dan masyarakat bisa tersampaikan dengan baik.
“Saya sampaikan, bagaimana kalau kita membicarakan UMK ini dengan cara nyaman, dengan cangkrukan, ngopi seperti ini kan enak, ada kedekatan. Jadi penyampaian itu akan tersampaikan, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat untuk hidup di Kota Surabaya ini bisa terwujud,” tutur Eri.
Ke depan, lanjut Eri, warga Surabaya tidak hanya mengandalkan UMK agar kebutuhan hidup bisa terwujud. Akan tetapi ketika pandemi Covid-19 mulai melandai, Pemkot akan menggandeng investor yang nantinya bakal menguntungkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Nah, siapa UMKM ini? Yaitu dari teman-teman SP/SB ini. Ketika si suaminya kerja dan dirasa kurang penghasilannya, maka istrinya akan kami latih UMKM,” katanya.
“Insyaallah dengan kekuatan Forkopimda ini, satu darah satu keluarga, sehingga akan terwujud UMK satu keluarga yang tadinya Rp 4,3 juta perbulan menjadi Rp 7 juta perbulan. Jadi harus bersama untuk mewujudkan ini,” sambungnya.
Selain itu, Eri juga menyampaikan pesan kepada Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim, Ahmad Fauzi agar SP/SB senantiasa menjaga Kota Surabaya. Sebab ia yakin, setelah Covid-19 melandai, perekonomian akan meningkat pesat.
Setelah ‘ngopi’, Eri menegaskan, Pemkot Surabaya juga memiliki Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur perizinan dan persyaratan ketenagakerjaan, serta mengatur perusahaan harus menampung warga Surabaya minimal 40 persen dan maksimal 60 persen.
“Jadi nggak bisa 100 persen, karena Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Saya sampaikan ke teman-teman SP/SB, kalau ingin menyampaikan hal ini, ayo kita bersama-sama ngobrol bersama Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa),” katanya.
“Nanti saya kawal, jadi nggak usah turun ke jalan, saya sendiri yang mengantarkan. Ibu Gubernur orang hebat loh, pasti akan nyaman kalau kita berdiskusi dengan beliau,” sambungnya kembali meyakinkan buruh.
SPSI Tak Menggelar Demo
Sementara Ketua SPSI Jatim, Fauzi mengatakan, akan terus berkomunikasi dengan para anggotanya untuk memanfaatkan ruang diskusi yang akan dilakukan ke depannya. Dari diskusi itu, harapannya nanti, bisa mewujudkan keinginan para anggotanya.
“Insyaallah rencana demo besar-besaran yang saya pimpin tidak akan terjadi, saya yakin Ibu Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Kapolrestabes adalah pemimpin yang komunikatif. Saya harap ke depannya ada solusi dan diambil jalan tengahnya, maka dari itu Jatim harus tetap kondusif,” janji Fauzi.
