SURABAYA, FaktualNews.co – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono menegaskan, sudah waktunya Kota Pahlawan bebas banjir di era kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi. Untuk itu, pemerintah kota (Pemkot) harus berinovasi dalam hal penanggulangan banjir tahunan di Kota Pahlawan.
Karena itulah, kata Baktiono, komisi C DPRD Surabaya sudah menyampaikan usulan inovasi penanggulangan banjir ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (PUBMP), serta di bagian pemerintahan.
“Saat ini penanggulangan banjir skala sedang telah ditangani Satgas kecamatan, meskipun belum masuk ke organisasi perangkat daerah,” kata Baktiono di ruang kerjanya, Senin (15/11/2021).
Sedangkan untuk penanggulangan bencana banjir berskala besar, lanjut Baktiono, tetap menjadi kewenangan petugas dari Dinas PUBMP Kota Surabaya.
“Misalkan normalisasi sungai, bosem, dan sendimen tetap menggunakan alat-alat berat Dinas PUBMP,” ucap legislator asal PDIP tersebut.
Namun untuk mengoptimalkan seluruh pekerjaan terkait normalisasi saluran air, Pemkot masih terkendala keterbatasan anggaran. Sehingga tidak mudah bagi Surabaya untuk bebas banjir.
Pun begitu dengan peran Satgas penanggulangan banjir untuk merawat seluruh saluran air tersebut: Masih sulit.
“Ide padat karya Satgas di kecamatan sangat bagus, namun di sisi lain keterbatasan anggaran tidak bisa digunakan ke sana semuanya,” ungkap Baktiono.
Karena itu, Baktiono mengusulkan sebuah terobosan baru, inovasi alat teknologi baru untuk kebersihan selokan/utilitas dengan cara modern, sehingga lebih optimal mengeluarkan sedimen di dalam selokan.
“Nama alat tersebut yaitu Exhaust Drilling (penyedot bor putar). Alat ini lebih efektif dan elastis masuk ke dalam saluran menyedot endapan lumpur secara optimal tanpa merusak fisik saluran. Sehingga estetikanya Surabaya tetap terjaga baik tanpa merusak tutup saluran tersebut,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan alat Exhaust Drilling, Baktiono meminta Pemkot menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi teknik, serta anak didik SMK-SMK di bidangnya agar inovasi alat modern tersebut segera terealisasikan.
“Kesinambungan antar perguruan tinggi dan SMK paling tidak bisa mempunyai gagasan dan ide cemerlang ke depannya,” imbuhnya.
Tunjangan untuk 1.500 Personel Satgas
Selain itu, Baktiono mengusulkan tunjangan kesejahteraan bagi 1.500 personel Satgas di 31 kecamatan se-Surabaya ditingkatkan.
“Kami minta Upah Minimum Kota (UMK) Satgas kecamatan ditingkatkan menjadi Upah Maksimum Sektoral (UMS). Kesehatan personel Satgas terjamin, sehingga bisa bekerja optimal,” katanya.
“Khususnya di setiap rumah-rumah pompa air, mereka siap jaga 24 jam, sehingga tidak ada lagi kata terlambat seperti setahun silam saat terjadi luapan air di Jalan Mayjend Sungkono,” pungkas Baktiono.