FaktualNews.co – Ribuan warga Thailand turun ke jalan-jalan Ibu Kota pada hari Minggu menuntut reformasi monarki. Mereka menentang putusan pengadilan bahwa tuntutan semacam itu adalah upaya terselubung untuk menggulingkan institusi tersebut.
Dilansir dari Reuters, para pengunjuk rasa berbaris melawan barisan polisi anti huru-hara di belakang perisai, melambaikan plakat bertuliskan “Tidak ada monarki absolut” dan “Reformasi bukan penghapusan”.
“Kekuasaan raja yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir menarik Thailand menjauh dari demokrasi dan kembali ke monarki absolut,” ucap salah seorang pengunjuk rasa.
“Ini adalah perjuangan untuk menegaskan bahwa negara ini harus diperintah oleh sistem di mana setiap orang setara.”
Para pengunjuk rasa juga berbaris ke kedutaan Jerman pada Oktober tahun lalu untuk mendesak Jerman menyelidiki apakah Raja Maha Vajiralongkorn, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di negara itu, melakukan urusan negara dari sana.
“Kata ‘reformasi’ tidak setara dengan penghapusan,” kata pengunjuk rasa Peeya dengan Ploysuwan, 25. “Anda (pihak berwenang) hanya ingin melakukan hal-hal yang Anda inginkan dan melihat orang-orang dengan pandangan yang berlawanan sebagai orang jahat. Jika masyarakat terus seperti ini, bagaimana kita bisa bergerak maju?”
Thailand sendiri menggunakan undang-undang ‘Lese Majeste’ sebagai ‘pelindung’ dan menetapkan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi siapa pun yang dianggap mencemarkan nama baik monarki.
Sejak protes yag dimulai tahun lalu, setidaknya 157 orang telah didakwa berdasarkan hukum tersebut, menurut catatan yang dikumpulkan oleh kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.
Unjukrasa hari Minggu datang sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa seruan untuk reformasi monarki oleh tiga pemimpin unjukrasa pada Agustus tahun lalu tidak konstitusional dan dianggap dirancang untuk menggulingkan institusi tersebut.
Tiga pengunjuk rasa terluka pada hari Minggu, kata seorang juru bicara polisi, dan insiden itu sedang diselidiki.