NU Ikut Bahas Kemiskinan, Ketua DPRD Surabaya: Betul, Itu Masalah Keumatan!
SURABAYA,FaktualNews.co – Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menyebut isu kemiskinan merupakan persoalan serius yang perlu segera dituntaskan, baik oleh pemerintah maupun elemen lain. Terlebih di masa pandemi Covid-19.
Dan persoalan kemiskinan ini juga sempat dibahas dalam pembukaan Musyawarah Kerja Cabang (Muskerwil) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya, Minggu kemarin (21/11/2022).
Adi yang juga ketua DPC PDIP menyebut, persoalan tersebut juga menjadi pembahasan serius di partainya.
“Memang betul isu kemiskinan itu menjadi persoalan keumatan. Di PDIP, di NU juga menjadi pembahasan yang serius, terlebih di masa pandemi Covid-19,” kata Adi usai menghadiri Muskercab PCNU Surabaya.
Menurut politikus akrab disapa Awi ini, kelas yang paling tergerus selama pandemi Cvid-19 adalah kelas pekerja. Mulai kehilangan pekerjaannya hingga mungkin juga kehilangan pengharapan.
Untuk itu, legislator asal PDIP ini menegaskan, kebijakan pemerintah kota (Pemkot) yang dibahas bersama dewan itu mencakup seluruh warga, termasuk warga NU.
Adi melanjutkan, bahwa peroslan ini yang kemudian menuntut Pemkot, DPRD, dan juga NU untuk memikirkan secara solusi.
“Mengangkat kembali supaya orang yang semula tidak punya harapan, tidak punya pekerjaan, kemudian menjadi punya pekerjaan. Itu hanya terjadi jika ekonominya tumbuh di Kota Surabaya,” tandasnya.
Adi juga menyampaikan, bahwa DPRD Surabaya telah berusaha melakukan formulasi kebijakan dengan Pemkot melalui Wali Kota Eri Cahyadi. Seperti misalnya, memberikan bantuan seragam gratis kepada siswa SMP dan SD dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang masuk dari jalur mitra warga.
Lalu para pelajar SMA dan SMK serta para santri-santriwati dari keluarga MBR, mulai 2022 diberikan beasiswa.
“Ini kan upaya kami untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga. Selain itu, diberikan juga akses kesehatan yang sangat mudah kepada warga Kota Surabaya,” tandasnya.
Sehingga, Adi menandaskan, kebijakan Pemkot yang dibahas bersama DPRD, secara otomatis juga mencakup warga NU. “Karena mayoritas di Kota Surabaya ini warga masyarakatnya juga berafiliasi keagamaannya secara kultural kepada NU,” ungkapnya.
Upaya Pemkot untuk memulihkan kembali perekonomian rakyat, yang sebagian besar pelakunya adalah warga NU, juga ditunjukkan dengan dibukanya kembali Sentra Wisata Kuliner (SWK) sekaligus menandakan kalau ekonomi Surabaya mulai hidup.
Kemudian kebijakan wali kota, kata Adi lagi, untuk menghidupkan kembali Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya cukup banyak di Surabaya telah mencerminkan visi pemerintah yang memiliki jiwa kerakyatan dalam formula ekonominya.
“Kemarin dalam APBD 2022 ada Rp 200 miliar lebih yang dialokasikan untuk membenahi UMKM di Surabaya, dan itu sebagian besar adalah warga NU dan juga konstituen dari PDIP serta masyarakat yang lain,” pungkas Adi.
