Wakil Ketua PGRI Jatim Bidang Honorer, Bambang Sucipto sebut standarisasi gaji guru honorer belum ada, membuat kesejahteraan guru honorer timpang
SURABAYA, FaktualNews.co – Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim Bidang Honorer, Bambang Sucipto menyebut, dari total anggaran belanja negara di 2021, 20 persennya untuk pendidikan, atau sekitar Rp 550 triliun.
Namun menurut Bambang, angka tersebut belum memenuhi kesejahteraan guru honorer di Tanah Air. Nyatanya masih ditemukan guru berpenghasilan rendah. Bahkan tiap bulan hanya menerima gaji Rp 100 ribu.
Di Jatim, misalnya. Penghasilan guru honorer bervariasi. Sebagian layak, tapi tak sedikit pula yang di bawah standar. “Kalau kita ambil rata-rata, ada yang Rp 250 (per bulan), bahkan ada yang Rp 100 ribu (per bulan),” kata Bambang kepada FaktualNews.co, Kamis (25/11/2021).
Dengan penghasilan sebesar itu, menurut Bambang, mustahil bisa memenuhi kebutuhan hidup para guru honorer. Terlebih ketika sudah berkeluarga. Sehingga tak jarang, banyak dari mereka yang berprofesi ganda.
Para guru honorer berpenghasilan rendah tersebut, banyak tersebar di kawasan lereng pegunungan seperti di Gunung Raung, Ijen hingga daerah kepulauan.
Upah tersebut, kata Bambang, bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima masing-masing lembaga pendidikan.
“Ya mereka, guru itu ya ada yang sambil bertani, sambil beternak. Tapi kita sebagai guru, martabat guru, bagaimanapun harus terjaga. Mereka bisa hidup, karena seorang guru punya kreativitas,” ungkapnya.
Bambang yang guru di SMA Negeri 2 Bondowoso ini pun mendesak agar pemerintah serius memikirkan nasib sekitar 36 ribu lebih tenaga guru honorer dengan mengeluarkan kebijakan standarisasi upah guru honorer.
Tujuannya jelas. Agar kesejahteraan para ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ ini merata. “Kita terus menyampaikan di forum-forum, pertemuan nasional juga ada,” katanya.
“Bagaimanapun hak budget pada DPR RI, kalau saat ini kita bisa memahami. Tetapi setidaknya ada niat, politic will ke depan kalau guru itu (perlu) ada standarisasi gaji,” tandasnya.
