Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, Abudul Hakim
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, Abudul Hakim menyoroti kelangkaan pupuk subsidi dan harga yang kurang terkendali yang menjadi persoalan klasik sektor pertanian.,
Padahal, sektor pertanian berperan penting meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah, terutama di masa pandemi ini. Tak hanya mencukupi bahan pangan, pertanian juga menjadi penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat daerah.
Abdul Hakim menyebut, dalam menangani persoalan tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto belum optimal dalam melakukan penyusunan alokasi pupuk melalui sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK).
“Belum optimal, harus ditingkatkan (penyusunan e-RDKK) karena masih banyak petani dan poktan (kelompok tani) yang masih belum merasakan (pupuk bersubsidi),” tegasnya, Selasa (30/11/2021).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap, penyaluran pupuk bersubsidi harusnya tepat sasaran dan megutamakan petani kecil. Ia mewanti-wanti orang yang punya lahan garapan banyak hingga puluhan hektaran menggunakan pupuk subsidi di semua lahannya.
“Jangan sampai orang yang punya lahan puluhan hektare menggunakan pupuk bersubsidi semua,” tandasnya.
Informasi yang diterima FaktualNews.co, kelangkaan pupuk di Mojokerto disebabkan alokasi Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK) dari Dinas Pertanian tidak dicukupi oleh Pemerintah pusat.
Melalui e-RDKK Dispertan Kabupaten Mojokerto megajukan sekitar 66.207 ton pupuk subsidi. Akan tetapi dari yang diajukan hanya 77 persen yang dipenuhi oleh pemerintah pusat.
Saat ini, Dinas Pertanian masih berupaya mendapatkan stok pupuk bersubsidi tambahan dari Pemerintah Provinsi. Selain itu, disetiap kios pertanian juga ditambah alokasi pupuk nonsubsidi sebagai alternatif pupuk subsidi yang masih langka.
