Anwar Abbas Kritik Vulgar Jokowi, Prof Rasyad: Ketum MUI Tak Bisa Lepas Tangan
SURABAYA, FaktualNews.co – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyampaikan beberapa kritikan vulgar kepada pemerintah. Salah satunya soal ketimpangan pertanahan. Ia pun menyebut, hal ini sebagai sesuatu yang memprihatinkan.
Kritik itu disampaikan Anwar Abbas saat Pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (10/12/2021) lalu, yang kemudian dijawab langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sampai-sampai mengabaikan teks pidatonya.
Terkait kritik Anwar Abbas ini, Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM), Prof Dr Ach Rasyad MPd menilai, setidaknya ada dua kritik yang disampaikan secara vulgar.
Yang pertama, kata Rasyad, soal ekonomi yang masih sangat timpang, yang dalam bahasa Anwar Abbas disebutnya terjal.
Kemudian yang kedua, soal ketidakadilan dalam distribusi penguasan lahan. Anwar Abbas menyebutnya, satu persen menguasai 95 persen. Artinya satu persen penduduk Indonesia menguasai 95 persen, dan sisanya yang 5 persen menguasai lahan yang sangat sedikit.
“Benar, tetapi menurut saya sangat tidak elegan, sangat vulgar disampaikan. Kritik yang disampaikan itu baik tetapi sangat tidak bijaksana, tidak mencerminkan akhlak dari yang namanya MUI,” nilai Rasyad, Minggu (12/12/2021).
Mengapa demikian? Menurut Prof Rasyad, kritik setidaknya harus dilihat dari dua hal. Yakni yang pertama, soal prosedural.
Seharusnya, masih kata Rasyad, yang menyampaikan bukan sekelas wakil ketua umum tapi ketua umum MUI langsung, sebagai bentuk penghormatan terhadap presiden.
“Sebab, meskipun yang menyampikan wakil ketua umum, tetap tanggung jawabnya ada ada pada ketua umum. Tidak bisa lepas tangan itu ketua umum, apa juga mewakilkan kepada Anwar Abbas,” nilainya.
Kedua, soal substansi. Menurut Rasyad, MUI seharusnya lebih elegan. Sebab presiden juga sudah menjalankan tugasnya.
Mestinya dicermati dulu permasalahannya dan ikhtiar dari pemerintah. Solusi yang diajukan pemerintah juga harus tahu.
“Di sisi di mana itu belum maksimal, MUI mengambil peran dong di situ. Apa yang bisa dilakukan terkait hal-hal yang dianggap kurang oleh MUI ikhtiar dari pemerintah tersebut, itu jauh lebih elegan. Tentu saja kontribusi MUI harus sesuai dengan ranah otoritasnya,” ungkap Rasyad.
“Saya kira marwah itu harus ditegakkan, dan ini tentu tanggung jawab utamanya di ketua umum MUI. Jadi jangan asal kritik,” sambungnya.
Masih kata Rasyad, harus tahu substansinya seperti apa, persoalannya, dan ikhtiar yang sudah dilakukan. “Baru di situlah cela yang ada itu MUI mengambil peran, bukan begitu saja mengkrtik,” tegasnya.
MUI Minim Respons
Rasyad pun mengingatkan, ketua umum MUI harus bisa mengendalikan orang-orangnya, karena sudah terlalu banyak problem yang dihadapi MUI dan belum terlihat usaha maksimal terhadap ranah-ranah fakta, fenomena sosial, yang mestinya menjadi perhatian utama MUI.
“Tapi MUI kelihatannya agak kurang memberikan respons yang memadai, terhadap persoalan yang justru menjadi otoritasnya teman-teman MUI,” tuntasnya.
