FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Banding PT APIM Dikabulkan, Hakim PT Jatim: Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima

Hukum     Dibaca : 308 kali Penulis:
Banding PT APIM Dikabulkan, Hakim PT Jatim: Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
FaktualNews.co/alfan imroni
Kantor Pengadilan Tinggi Jatim

SIDOARJO, FaktualNews.co – Upaya PT Avila Prima Intra Makmur (APIM) dalam mengajukan upaya banding atas sengketa perdata dengan pengusaha Budi Said dan rekannya terkait urusan kerjasama pembebasan lahan membuahkan hasil.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur mengabulkan upaya banding tersebut.

“Kami bersyukur upaya banding kami dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Majelis menyatakan gugatan (terbanding) Budi Said dan dua rekan lainnya terhadap klien kami tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),” ucap Alexander Arif, Kamis (16/12/2021).

Arif mengungkapkan, putusan yang dijatuhkan majelis hakim tersebut cukup arif dan bijaksana. Sebab, lanjut dia, fakta hukum terkait kerjasama tanah seluas 185.414,28 meter persegi di Kelurahan Sidoklumpuk, Sidoarjo, faktanya dibebaskan kliennya.

“Klien kami bisa membuktikan bahwa terdapat 27 SK Gubernur atas kepemilikan tanah di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo dan terdapat 33 Pelepasan Hak atas 27 SK Gubernur tersebut,” jelasnya.

Justru, lanjut Arif, apa yang didalilkan pihak penggugat menuntut haknya terkait pembebasan lahan tersebut tidak pernah disebutkan berapa biaya yang mereka keluarkan.

“Padahal jika ingin menuntut hak nya, para penggugat seharusnya dapat juga menjabarkan jumlah mengenai pemenuhan kewajiban,” jelasnya.

Selain itu, dalam perjanjian kerjasama nomor 512 sebenarnya telah diatur secara jelas bahwa permodalan yang dimaksud adalah seluruh modal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama.

Termasuk segala beban pajak, gaji karyawan, biaya mengurus izin, dan biaya lainnya yang dibutuhkan menjadi beban usaha dalam kerjasama.

“Hal mana tidak dapat dibuktikan para pengguggat (terbanding, red) mengenai pemenuhan kewajiban atas segala biaya-biaya ini,” terangnya.

Persoalan yang berujung gugatan di PN Surabaya yang teregister perkara nomor : 61/Pdt.G/2021/PN.Sby itu diajukan Budi Said, Tjioe Shin Jap dan Hariyono Subagyo terhadap PT APIM terkait kerjasama pembebasan lahan hingga pemasaran perumahan pada tahun 1994 silam.

Gugatan yang diajukan Budi Said dan dua rekan lainnya telah diputuskan PN Surabaya. Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat Budi Said dan dua rekan lainnya.

Dikabulkannya sebagian gugatan penggugat tersebut tentu merugikan pihak tergugat. PT APIM akhirnya mengajukan upaya banding ke PT Jatim. Upaya itu membuahkan hasil. Majelis hakim mengabulkan upaya banding PT APIM.

“Mengadili, menerima permohonan banding pihak para pembanding I, II/semula para tergugat I, II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 61/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 26 Juli 2021, yang dimohonkan banding tersebut”

“Dengan mengadili sendiri, satu, menyatakan gugatan para terbanding I, II, III/semula para penggugat I, II, III bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku dan petitum gugatan saling bertentangan dan kabur (abscuur libel), sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan”

“Dua, menyatakan gugatan para terbanding I, II, III / semula para penggugat I, II, III tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)”

“Tiga, menghukum pihak para terbanding I, II, III / semula para penggugat I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp 150 ribu,” bunyi putusan yang sudah terupload di Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Surabaya (SIPP PN Surabaya)”

Meski upaya banding dikabulkan, namun pihak PT APIM akan tetap melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Alasannya, pihaknya akan mendalilkan gugatan pihak para penggugat haruslah ditolak.

“Karena fakta hukum dan bukti-bukti yang telah kami ajukan ada dan jelas semua terkait aset-aset tersebut. Sehingga kami berpendapat harusnya gugatan dari para penggugat itu ditolak,” ulasnya.

Selain perkara gugatan perdata, pihak PT APIM juga mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Agus Wibisono senilai Rp 1,5 miliar. Namun perkara tersebut berakhir damai.

“Perdamaian sebagaimana yang telah diputuskan majelis hakim berdasarkan persetujuan 100 persen kreditor separatis dan 99,75 persen kreditur konkuren artinya para kreditur masih percaya penuh pada PT APIM bahwa kedepannya PT. APIM masih mampu menyelesaikan seluruh hutangnya kepada para Kreditur,” jelasnya.

“Kalau pemohon yang diajukan ini hanya mispersepsi saja, hanya ada perbedaan penilaian saja, sehingga terciptalah permohonan PKPU terhadap PT. Avila Intra Makmur,” pungkasnya.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Sutono