NGANJUK, FaktualNews.co – Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi ingin mengurangi tingkat pengangguran yang naik akibat pandemi Covid-19. Maka program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk Tahun 2022, diharapkan dapat menopang ekonomi dan mengurangi pengangguran.
Meskipun sekilas, Marhaen menyampaikan bahwa naiknya tingkat pengangguran itu terjadi selama masa pandemi Covid-19. Mengingat terdapat sejumlah warga Nganjuk yang merantau, dipulangkan.
“Memang dari efek pandemi kemarin, juga berisiko terhadap pengangguran,” ujar Marhaen Djumadi, Rabu (15/12/2021).
Marhaen mengatakan, peningkatan angka pengangguran itu juga disampaikannya dalam rapat paripurna perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
“Saya sampaikan data ya, bahwa Tahun 2020 itu kurang lebih 3,43 an persen, sekarang pengangguran naik menjadi (sekitar) 4 an,” ungkapnya.
Selain karena dampak pandemi, terdapat warga Nganjuk yang baru lulus dari bangku sekolah tingkat SMA atau SMK. Lulusan itu dimungkinkan juga tidak melanjutkan ke jenjang perkulihan. Dimungkinkan, lulusan lainya juga belum mendapatkan pekerjaan.
Karena itulah, menurutnya, Pemkab harus siap dan bisa menjembatani pencari kerja dengan perusahaan yang mencari pekerja di Nganjuk. “Kita perannya disitu, sehingga apa, mengurangi resiko-resiko pengangguran terbuka,” lanjutnya.
Dengan adanya prioritas Pemkab Tahun 2022, yang lebih berkaitan dengan infrastruktur dan sarana pengembangan ekonomi, ia berharap dapat mengurangi resiko pengangguran terbuka itu akibat pandemi Covid-19.
“Ekonomi kita nanti akan berkaitan dengan industri tadi, pabrik-pabrik, termasuk juga, termasuk di dalamnya investasi,” lanjutnya.
Karena itulah, dia ingin prioritas pembangunan infrastruktur Tahun 2022, itu dapat menopang atau menambah perekonomian di Nganjuk. Yaitu seperti halnya proses pembangunan Pendistrian A Yani, Bendungan atau Waduk Semantok dan Selingkar Wilis.
Ia berharap, terwujudnya program infrastruktur dan pengembangan ekonomi itu, dapat mengurangi pengangguran. Titik pembangunan itu, merupakan titik kontribusi daerah.
Supaya benar-benar mengurangi pengangguran, ia juga meminta kepada perusahaan dan investor, untuk melibatkan tenaga lokal daerah Nganjuk. Bila pun ada gaji di bawah UMK atau dicicil, Pemkab akan tegas menindaknya.
“Harus mengambil tenaga kerja dari Nganjuk, tidak boleh dari yang lain,” pungkasnya.
