Silpa Diprediksi Capai Rp 1 Triliun, DPC PDI Jember Nilai Perencanaan Pemerintah Buruk
JEMBER, FaktualNews.co – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember mengkritik pemerintahan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun) terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Jember di tahun pada tahun 2021.
Hal itu disampaikan Ketua DPC PDIP Jember Widarto saat menggelar kegiatan refleksi akhir tahun 2021. Partai berlambang kepala banteng moncong putih ini memaparkan 7 poin kritik terhadap pemerintahan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman
Salah satu yang menjadi perhatian lebih adalah soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Jember di tahun pada tahun 2021 yang diprediksi memecahkan rekor.
“Dulu pada tahun 2020 yang dianggap memecahkan rekor karena mencapai Rp 842.99 miliar. Namun ada kemungkinan rekor itu kembali terpecahkan di tahun 2021 dengan perkiraan SILPA mencapai Rp 1 trillun. Kami menilai proses perencanaan yang buruk dan konsolidasi birokrasi yang tidak baik menjadi penghambat penyerapan anggaran secara maksimal,” ujarnya, Sabtu (1/1/2022).
Padahal anggaran itu, lanjut Widarto, sangat ditunggu rakyat Jember di tengah situasi pandemi yang membuat ekonomi Jember terkontraksi dan rusaknya insfrastruktur yang hampir menyeluruh di Kabupaten Jember.
Pada tahun 2021 juga, kata Widarto, tingkat kemiskinan di Jember naik 0,32 persen menjadi 10,41 persen, dan pengangguran naik 0,31 persen menjadi lebih dari 70 ribu orang.
“Kedua terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025 yang tidak disahkan tepat waktu. Hal ini dikarenakan Bupati (eksekutif) terlambat dalam menyerahkan Rancangan Awal RPJMD, dan mengakibatkan terlambatnya pembahasan tahapan RPJMD. Keterlambatan ini mengakibatkan kualitas RPJMD Kabupaten Jember ini patut dipertanyakan. Banyak ketidaksinkronan antara peta permasalahan dengan solusi dan program prioritasnya,” ujarnya.
Poin ketiga, lanjut Widarto, gagalnya P-APBD Kabupaten Jember Tahun 2021 karena permohonan perpanjangan waktu pembahasan yang diajukan kepada Gubernur Jatim tidak dikabulkan.
“Padahal, sejak awal PDI Perjuangan Jember termasuk melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember telah mengingatkan akan potensi keterlambatan ini. Keterlambatan ini juga berdampak pada pemakaian Perkada untuk P-APBD Tahun 2021 dengan segala keterbatasannya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya SILPA Tahun 2021,” ucapnya.
“Kepemimpinan yang kuat dan efektif. Permasalahan Tingginya SILPA dan tidak maksimalnya serapan anggaran di OPD seringkali dibebankan pada Kepala OPD. Hal inilah, bupati sebagai kepala daerah sering melontarkan program-program yang memang tidak akseptabel, seperti yang saya sampaikan di awal, dan sulit untuk direalisasikan, baik dari sisi kemampuan anggaran maupun secara pertauran perundang-undangan,” sambungnya.
Widarto menyampaikan, poin-poin kebijakan yang dinilai tidak akseptabel itu di antaranya, ia mencontohkan pemindahan kantor pemerintah Kabupaten Jember dan Kantor DPRD Kabupaten Jember, pendirian pabrik pupuk, one way jalur Mangli-Alun-Alun, Pelabuhan di Getem dan lain-lain.
“Belum lagi bermasalahnya beberapa program seperti honor pemakaman korban Covid-19 yang mencantumkan juga nama Bupati. Juga janji Bupati pada saat kampanye soal penyelesaian masalah pupuk bagi petani,” sebutnya.
“Kami juga menyesalkan ditolaknya usulan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila inisiatif Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember. Padahal ini menyangkut ideologi negara yang sangat fundamen dan penting untuk pemahaman dan karakter anak didik. Membranding Jember Kueren, tetapi harus pula diikuti dengan program dan kebijakan yang bersifat memproteksi, pemberdayaan, dan akses pasar yang menguntungkan untuk sektor-sektor penopang PDRB kita. Baik pertanian, perkebunan, UMKM, maupun ekonomi kreatif dan pariwisata, dan tanpa diskriminasi,” sambungnya.
